Pendiri Tron Gugat World Liberty Gara-gara Token Dibekukan

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Tron, Justin Sun, mengajukan gugatan terhadap proyek kripto World Liberty Financial di pengadilan federal California, Amerika Serikat (AS).

Dalam gugatan tersebut, Sun menuduh proyek tersebut telah membekukan token WLFI miliknya secara tidak sah serta mengancam untuk memusnahkannya melalui mekanisme burn tanpa dasar yang jelas.

Melalui pernyataan di media sosial pada Rabu, dikutip dari Coinmarketcap, Kamis (23/4/2026), Sun mengatakan langkah hukum ini diambil untuk melindungi haknya sebagai pemegang token, setelah upaya penyelesaian secara privat tidak membuahkan hasil.

Menurut Sun, tim World Liberty telah membekukan seluruh token miliknya, mencabut haknya untuk berpartisipasi dalam voting tata kelola (governance), serta memperingatkan bahwa token tersebut dapat dimusnahkan secara permanen.

Ia menilai tindakan tersebut dilakukan tanpa penjelasan yang memadai maupun proses yang semestinya.

Sun juga menegaskan bahwa gugatan ini tidak terkait dengan sikap politik atau sebagai bentuk penolakan terhadap Donald Trump maupun kebijakan pro-kripto yang diusungnya.

Ia menyebut dirinya sebagai pendukung kuat upaya menjadikan Amerika Serikat lebih ramah terhadap industri aset digital.

Namun demikian, Sun menilai ada pihak-pihak dalam proyek World Liberty yang bertindak bertentangan dengan nilai tersebut.

"Saya yakin Trump tidak akan mendukung tindakan seperti ini jika ia mengetahuinya," ujarnya.

Perselisihan ini juga berkaitan dengan proposal tata kelola yang dirilis World Liberty pada 15 April.

Menurut Sun, proposal tersebut mengharuskan pemegang token menyetujui aturan baru, termasuk kewajiban untuk membakar 10% token milik penasihat secara permanen.

Jika tidak menyetujui, token milik pengguna berpotensi dikunci tanpa batas waktu.

Selain itu, proposal tersebut juga memperkenalkan skema cliff selama dua tahun yang dilanjutkan dengan periode vesting dua tahun bagi token pembeli awal.

Sun menilai kebijakan tersebut merugikan komunitas, terlebih karena token miliknya yang dibekukan membuatnya tidak dapat ikut memberikan suara dalam keputusan tersebut.

Kasus ini mencerminkan meningkatnya ketegangan terkait hak tata kelola dan kontrol token dalam proyek kripto.

Hasil dari gugatan ini berpotensi memberikan dampak luas terhadap bagaimana hak pemegang token ditegakkan dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi (decentralized finance/DeFi).