Nilai Industri Blockchain di China Bakal Sentuh Rp 23,37 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Industri blockchain di China dapat berkembang hampir dua kali lipat pada 2027. Nilai industri blockchain dapat mencapai USD 1,4 miliar atau Rp 23,37 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.694).

Mengutip Yahoo Finance, Selasa (11/11/2025), CEO the China Internet Investment Fund, Wu Hai menuturkan, lonjakan industri blockchain didorong integrasi dengan proyek kecerdasan buatan. Integrasi itu akan membantu sektor blockchain China naik 71% dari titik tertingginya pada 2024 sebesar USD 816 juta atau Rp 13,62 triliun.

Hasil yang signifikan

Wu mengatakan, investasi, pembiayaan, dan pengembangan industri blockchain China telah menghasilkan “hasil yang signifikan dalam integrasi dan penerapan.

“Hal ini khususnya berlaku untuk sektor jasa perusahaan dan jasa keuangan,” ujar dia.

Wu mencatat, banyak perusahaan blockchain China didirikan antara 2017 dan 2019, beberapa tahun sebelum pesaing mereka di luar negeri.

Wu menambahkan, tahun lalu terdapat aliran investasi ke layanan, perusahaan keuangan, dan proyek pertanian China yang didukung blockchain. Namun, ia mengindikasikan, lebih dari 90% investor masih mendukung proyek tahap awal.

Dorongan Presiden Xi Jinping

Pada 2019, Presiden Xi Jinping meminta sektor publik dan swasta untuk "meningkatkan investasi dan mempercepat pengembangan blockchain."

Dua tahun kemudian, para pembuat kebijakan terkemuka di Beijing memasukkan strategi blockchain yang komprehensif ke dalam Rencana Lima Tahun ke-14.

Namun, pembersihan kripto di Tiongkok telah memaksa sebagian besar bisnis untuk berfokus pada solusi jaringan blockchain swasta.

Akibatnya, banyak pemain blockchain terkemuka di negara tersebut paling aktif di sektor-sektor seperti pemerintah pusat dan daerah, serta administrasi.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, penyedia telekomunikasi telah meluncurkan proyek 5G yang didukung blockchain.

Lembaga peradilan China menggunakan blockchain untuk berbagai tujuan yang berkembang pesat, seperti menyimpan dan memverifikasi bukti elektronik.

CIIF bernilai USD 15 miliar. Dana ini diluncurkan bersama oleh regulator web Tiongkok, Badan Administrasi Ruang Siber, bersama dengan Kementerian Keuangan.

Kedua pihak meluncurkan dana tersebut pada 2017 dengan tujuan khusus untuk "mendukung investasi di industri internet domestik."

Sebelumnya, Presiden terpilih Bolivia, Rodrigo Paz, berencana menerapkan teknologi blockchain untuk mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah guna memerangi praktik korupsi.

Dilansir Cointelegraph, Selasa (21/10/2025), Rodrigo Paz memenangkan pemilihan putaran kedua pada Minggu (19/10/2025) dengan perolehan 54,5 persen suara, mengalahkan pesaingnya, Jorge Quiroga.

Ia akan resmi menjabat pada 8 November mendatang, mewarisi kondisi ekonomi yang tertekan akibat krisis bahan bakar dan keterbatasan akses terhadap dolar AS.

Dalam platform pemerintahannya, Paz mengusung dua kebijakan berbasis blockchain. Pertama, penggunaan blockchain dan smart contract untuk mengotomatisasi proses pengadaan pemerintah, dengan tujuan menghilangkan campur tangan manusia dalam pengambilan keputusan. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang terjadinya manipulasi oleh pejabat korup.

Kedua, pemerintah akan membuka program deklarasi aset kripto bagi warga Bolivia. Aset digital yang dilaporkan masyarakat nantinya akan dikonversi untuk memperkuat dana stabilisasi valuta asing. Program ini bukan untuk menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi, melainkan menjadikan kripto sebagai alat keuangan pendukung kestabilan ekonomi nasional.

Kebijakan ini muncul di tengah tekanan ekonomi nyata. Bolivia tengah menghadapi kelangkaan bahan bakar dan kesulitan memperoleh dolar AS yang menghambat perdagangan internasional. Melalui dana stabilisasi tersebut, pemerintah dapat mengakses aset digital tanpa harus menyimpannya dalam jangka panjang, sehingga tetap fleksibel di masa krisis.

Langkah Bolivia ini berbeda dari El Salvador, yang secara resmi mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Bolivia justru menekankan pemanfaatan kripto untuk efisiensi pemerintahan dan kestabilan ekonomi, bukan sebagai simbol ideologis.

Setelah bank sentral Bolivia mencabut larangan transaksi kripto pada Juni 2024, volume perdagangan aset digital meningkat dua kali lipat. Hingga akhir Juni 2025, nilai transaksi bulanan mencapai USD 46,8 juta. Bahkan beberapa distributor besar seperti Toyota dan Yamaha sudah menerima pembayaran menggunakan stablecoin USDT.

Tren ini menunjukkan meningkatnya minat dan kebutuhan nyata terhadap penggunaan kripto di sektor perdagangan domestik.

 Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.