Swiss Mau Berbagai Data Soal Kripto dengan Negara Eropa dan Mitra G20

Liputan6.com, Jakarta - Swiss berencana menerapkan sistem berbagi data terkait kripto dengan 74 negara mitra, termasuk Inggris dan semua negara anggota Uni Eropa.

Melansir Cointelegraph, Senin (9/6/2025) Dewan Federal, pemerintah Swiss, telah mengadopsi sebuah RUU untuk memungkinkan pertukaran informasi otomatis (AEOI) tentang kripto dengan negara-negara mitra. 

Adaposi RUU tersebut diumumkan pada Jumat, 6 Juni 2025, dalam sebuah postingan oleh Pemerintah Federal Swiss di platform media sosial X. Proposal tersebut juga menyarankan untuk berbagi data kripto dengan sebagian besar negara G20. Namun, pembagian data ini mengecualikan Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Tiongkok.

RUU tersebut saat ini dibahas di Parlemen Swiss. Jika disetujui, kerangka kerja AEOI untuk aset kripto akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Proposal baru tersebut mengikuti laporan Dewan Federal tentang dasar hukum internasional dan nasional untuk AEOI terkait aset kripto yang diadopsi pada 19 Februari 2025.

Selama rapat pada 6 Juni lalu, dewan federal mengadopsi laporan tentang persetujuan AEOI, yang menargetkan pertukaran data kripto pertama berlangsung pada 2027.

Sebelum pertukaran data aset kripto yang sebenarnya, Dewan Federal Swiss mengusulkan untuk meninjau apakah negara mitra yang telah mengaktifkan AEOI terus memenuhi persyaratan standar.

"Untuk tujuan ini, mekanisme peninjauan yang ada untuk AEOI tentang informasi rekening keuangan di masa mendatang juga harus mencakup AEOI terkait aset kripto, yang mengharuskan keputusan federal terkait diubah sebagaimana mestinya,”  terangnya.

Dalam pengumuman tersebut, Dewan Federal Swiss menekankan bahwa AEOI hanya boleh dilakukan jika negara mitra berminat untuk bertukar informasi dengan Swiss.

Negara-negara tersebut juga harus memenuhi persyaratan Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF) yang dikembangkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Dewan Federal Swiss mencatat Uni Eropa akan menerapkan AEOI pada aset kripto sebagai bagian dari pembaruan kedelapan dari Arahan tentang Kerja Sama Administratif, atau DAC 8.

Arahan tersebut berlaku untuk negara-negara yang belum mematuhi standar pelaporan kripto OECD di semua negara anggota UE.

“Penyedia layanan kripto yang terdampak dari Swiss akan memiliki kewajiban pelaporan langsung di negara-negara anggota UE sejak saat itu, dan ini akan berlanjut hingga Swiss menerapkan ECHR dengan semua negara anggota UE,” kata dewan tersebut dalam keterangannya.

Menurut Dewan Federal Swiss, mengadopsi AEOI kripto akan membantu negara itu memenuhi komitmen transparansi pajak internasionalnya. 

Langkah tersebut juga diyakini akan memperkuat reputasi sektor keuangan Swiss, dan menciptakan lapangan bermain yang setara bagi perusahaan kripto lokal.

"Oleh karena itu, Swiss memiliki kepentingan yang signifikan untuk diintegrasikan ke dalam jaringan ini dan menerapkan AEOI pada aset kripto mulai tahun 2026 dan seterusnya, terutama karena ada kemungkinan Swiss akan menerima data yang relevan dengan pajak tentang aset kripto dari negara mitra,” kata dewan tersebut.