Peraturan Kripto Baru di Turki Bakal Fokuskan Izin dan Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Peraturan baru Turki untuk mengatur pasar kripto kemungkinan akan berfokus pada perizinan dan perpajakan. Ini dilakukan seiring Turki sebagai negara perdagangan kripto terbesar keempat di dunia tersebut berupaya untuk keluar dari daftar abu-abu pengawas kejahatan keuangan internasional.

Ankara menjanjikan peraturan tersebut bulan lalu di tengah booming perdagangan kripto selama bertahun-tahun, karena melonjaknya inflasi dan jatuhnya mata uang lira mendorong permintaan akan aset alternatif.

Turki juga berupaya mengatasi kekhawatiran yang diangkat oleh pengawas keuangan The Financial Action Task Force (FATF) yang berbasis di Paris, yang menempatkan negara tersebut dalam daftar abu-abu negara-negara yang berisiko mengalami pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya pada 2021.

Direktur di BlockchainIST Center, pusat penelitian dan pengembangan teknologi blockchain Turki, Bora Erdamar mengatakan memperkenalkan aturan baru untuk aset kripto menjadi prioritas turki.

"Memperkenalkan standar perizinan tertentu akan menjadi salah satu prioritas utama dalam peraturan baru ini. Hal itu akan mencegah penyalahgunaan sistem,” kata Erdamar, dikutip dari Yahoo Finance, ditulis Selasa (5/12/2023).

Peraturan juga dapat mencakup persyaratan kecukupan modal, langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan digital, layanan penitipan dan bukti cadangan, tambah Erdamar.

Turki berada di peringkat keempat secara global dalam volume transaksi kripto mentah, sekitar USD 170 miliar atau setara Rp 2.627 triliun (asumsi kurs Rp 15.458 per dolar AS) selama setahun terakhir, di belakang Amerika Serikat, India, dan Inggris, menurut laporan oleh perusahaan analisis blockchain Chainalysis.

Laporan tersebut menyebutkan peringkat tersebut berada di peringkat ke-12 dalam indeks adopsi kripto perusahaan tersebut, yang mencerminkan keinginan masyarakat Turki untuk melawan devaluasi mata uang dan minat generasi muda terhadap teknologi baru.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

2 dari 4 halaman

Ikuti Perkembangan Pasar, Hong Kong Bakal Perbarui Kerangka Aturan Kripto

Kripto atau Crypto. Foto: Unsplash/Raphael Wild

Sebelumnya diberitakan, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) telah mengumumkan rencana untuk memperbarui kerangka kerjanya mengenai penjualan dan persyaratan mata uang kripto di tengah berkembangnya perkembangan pasar industri aset digital.

Dalam pemberitahuan amandemen regulator yang akan datang yang diterbitkan pada tanggal 20 Oktober, lima bagian utama dibahas sehubungan dengan industri kripto.

"Ini termasuk mendistribusikan produk terkait aset virtual (VA) dan penyediaan layanan transaksi kripto, platform manajemen aset, layanan konsultasi, dan langkah-langkah implementasi,” kata SFC dalam rencananya, dikutip dari Crypto News, Senin (23/10/2023).

SFC menekankan meskipun penyebaran VA telah meluas dan popularitasnya meningkat, lanskap peraturan global masih belum merata. Risiko yang terkait dengan investasi pada aset digital, seperti anti pencucian uang (AML) dan counter-financing terorisme (CFT), masih ada.

Prioritaskan Perlindungan Investor

Namun, SFC dan otoritas Hong Kong memprioritaskan perlindungan investor karena berkembangnya lanskap regulasi mata uang kripto. Hal ini akan diikuti dengan pembaruan langkah-langkah dan persyaratan ketat untuk mengurangi risiko yang terkait dengan aset-aset ini.

Pemberitahuan amandemen komprehensif menyatakan pembatasan akan dikenakan pada penjualan beberapa aset. Misalnya, produk kompleks terkait VA, seperti dana yang diperdagangkan di bursa kripto dan produk di luar Hong Kong, hanya akan tersedia bagi investor profesional.

Selain itu, perantara yang terkait dengan ruang kripto akan menilai apakah investor memiliki pengetahuan substansial tentang perdagangan VA sebelum melakukan transaksi apa pun.

3 dari 4 halaman

Pengawasan Lanskap Regulasi Kripto Terkini di Hong Kong

Ilustrasi Kripto atau Penambangan kripto. Foto: Freepik

Saat ini, tidak ada kebijakan legislatif khusus di Hong Kong yang mengatur aset virtual (VA), dan tidak ada lembaga yang ditugaskan untuk mengamati lanskap pasar yang berkembang.

Namun, beberapa regulator keuangan telah mengeluarkan pedoman untuk mengawasi industri ini. Ini termasuk Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA), Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC), dan Otoritas Asuransi (IA).

Pemberitahuan pedoman terbaru muncul setelah serangkaian keluhan oleh lebih dari 2,300 pengguna pertukaran kripto JPEX, yang mengakibatkan hilangnya dana dan aset senilai jutaan dolar. SFC mengungkapkan platform perdagangan yang berbasis di Dubai telah beroperasi tanpa izin untuk perdagangan VA.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

4 dari 4 halaman

Hong Kong Perketat Pengawasan Pertukaran Kripto Usai Kasus Platform JPEX

Sebelumnya diberitakan, regulator sekuritas dan kepolisian Hong Kong membentuk satuan tugas untuk membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan di bursa kripto, mengintensifkan pengawasan terhadap industri setelah ledakan di platform kripto JPEX.

Dilansir dari Yahoo Finance, Senin (9/10/2023), kelompok kerja yang terdiri dari Komisi Sekuritas dan Berjangka kota dan pejabat penegak hukum akan meningkatkan kolaborasi dalam memantau dan menyelidiki aktivitas ilegal terkait dengan platform perdagangan aset virtual.

Hubungan ini terjadi ketika Hong Kong menghadapi dampak buruk dari JPEX. Pihak berwenang menuduh platform kripto yang tidak berlisensi menipu investor sebesar USD 204 juta atau setara Rp 3,1 triliun (asumsi kurs Rp 15.611 per dolar AS) dan telah menangkap setidaknya 20 orang sebagai bagian dari penyelidikan.

Upaya ini mengancam akan mempersulit Hong Kong untuk mengembangkan rumah global bagi industri aset digital dalam upaya memulihkan citranya sebagai pusat keuangan mutakhir.

Reputasi kota ini telah tercoreng oleh klaim berkurangnya otonomi dari Tiongkok serta ingatan akan pembatasan yang berkepanjangan terkait Covid-19.

Hong Kong meluncurkan kerangka peraturan baru untuk aset virtual pada pertengahan tahun dan memberikan lisensi wajib pertama untuk platform perdagangan pada Agustus lalu.