Sukses

Ripple Serukan Regulasi Kripto yang Rasional di Amerika Serikat

Negara dan wilayah di luar AS memiliki peraturan kripto yang rasional misalnya Inggris dan Singapura.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Hukum perusahaan kripto Ripple, Stuart Alderoty membahas peraturan mata uang kripto Amerika Serikat (AS) di media sosial dan dalam sebuah wawancara dengan CNBC minggu ini. Alderoty menyerukan regulasi kripto yang rasional di Amerika Serikat (AS).

Alderoty juga mendesak AS untuk berhenti mementingkan politik atas kebijakan yang baik di AS, dan melihat bagaimana Singapura, Inggris, UE, dan Dubai telah menetapkan kerangka kerja dan izin yang jelas. Tidak heran jika inovasi kripto berkembang pesat di wilayah ini.

Alderoty menjelaskan di CNBC negara dan wilayah di luar AS memiliki peraturan kripto yang rasional, dengan menunjuk Singapura, Inggris, UE, Dubai, Brasil, Australia, dan Jepang sebagai contoh. 

Ia menekankan negara-negara ini mempunyai kerangka peraturan rasional yang tidak berupaya untuk mendorong inovasi ini tetapi justru ingin mengundang pelaku industri untuk berinovasi di bawah peraturan negara-negara tersebut.

“Kita telah tersesat di AS karena politik dan kekuasaan kita lebih tinggi daripada kebijakan yang sehat,” kata Alderoty, dikutip dari Bitcoin.com, Rabu (18/10/2023). 

Alderoty kemudian menyoroti pertarungan hukum antara Ripple dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengenai XRP, di mana Ripple telah meraih kemenangan parsial melawan regulator sekuritas. 

Awal bulan ini, Hakim Distrik Analisa Torres menolak tawaran SEC untuk mengajukan banding atas keputusannya terkait XRP. SEC, di bawah pimpinan Gary Gensler, telah banyak dikritik karena mengambil pendekatan litigasi dalam mengatur industri kripto. 

Gensler telah berulang kali menyatakan kripto penuh dengan penipuan, penyalahgunaan, dan pelanggaran. Beberapa anggota parlemen AS telah menyuarakan keprihatinan mengenai bagaimana SEC mengawasi sektor kripto, termasuk Anggota Kongres Warren Davidson yang baru-baru ini memperkenalkan rancangan undang-undang untuk menghapus peran ketua SEC.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini