Uni Emirat Arab Kenalkan Aturan Anti Pencucian Uang untuk Bisnis Kripto

Sebelumnya, Senator AS Elizabeth Warren mengatakan akan menindak kegiatan pencucian uang adalah fokus utamanya dalam hal undang-undang terkait kripto.

Senator mengonfirmasi dia akan memperkenalkan RUU nya yang berjudul "Undang-Undang Anti Pencucian Uang Aset Digital”.

Warren menjelaskan pencucian uang hampir tidak terlihat oleh publik sebagai penipuan terutama jika menggunakan kripto sebagai sarananya. 

“Itu terjadi dalam bayang-bayang tergelap dunia kripto, tetapi dampaknya terhadap keamanan nasional dan penegakan hukum kita sangat besar. Struktur hukum saat ini pada dasarnya memegang tanda raksasa atas kripto yang mengatakan, pencucian uang dilakukan di sini,” kata Warren, dikutip dari Bitcoin.com, Selasa (9/5/2023).

Warren menambahkan, ini bukan tentang menemukan bentuk baru aturan anti pencucian uang. Ini tentang menerapkan seperangkat aturan yang persis sama yang berlaku di setiap industri keuangan lainnya.

Ketua Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC), Gary Gensler, juga mengatakan kripto harus diperlakukan sama dengan pasar modal lainnya. 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Warren menjelaskan ada dua jenis masalah kripto yang sangat berbeda. Dia mencatat salah satunya adalah penipuan konsumen, yang belum ini terjadi pada pertukaran kripto FTX. 

“Itulah yang kami lihat ketika FTX dan bursa lainnya runtuh. Itu bagian dari pompa dan tempat pembuangan dan tarikan permadani, dan semua cara lain yang membuat pelanggan tertipu. Menekankan bahwa Kongres dan regulator perlu mengambil tindakan,” jelas Warren.

Warren sudah sejak lama terkenal sebagai orang yang skeptis dan cukup menentang kripto. Dia ingin Kongres dan Departemen Keuangan segera mengadopsi kebijakan untuk mengurangi risiko kripto, menyusul jatuhnya crypto exchange FTX.

Sebelumnya, Pemerintah India akan menerapkan ketentuan anti pencucian uang untuk transaksi yang terkait dengan cryptocurrency atau token virtual, dalam upaya untuk memperketat pengawasan terhadap aset digital.

Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (10/3/2023), kementerian keuangan India, pada Selasa, 7 Maret 2023, mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan pertukaran kripto lokal dan entitas yang berurusan dengan aset digital virtual (VDA) sekarang akan diminta untuk melakukan uji tuntas klien terhadap pengguna mereka.

Menurut undang-undang, setiap entitas pelapor harus menyimpan catatan semua transaksi lebih dari sekitar USD 12.200 atau setara Rp 188,7 juta (asumsi kurs Rp 15.473 per dolar AS selama minimal lima tahun.

Langkah ini selaras dengan upaya global untuk mengekang penggunaan aset digital untuk pencucian uang, serupa dengan aturan yang diterapkan pada entitas teregulasi lainnya seperti bank dan pialang saham. 

Pada awal 2014, Kanada membawa entitas yang berurusan dengan mata uang virtual di bawah tindakan pencucian uang dan pendanaan teroris. Demikian pula, Korea Selatan sedang berupaya mengatur industri kripto melalui kebijakan anti pencucian uang.

Di India, kekhawatiran seputar penggunaan mata uang kripto untuk pencucian uang ilegal mengemuka pada 2021. Pada Juni 2021, otoritas India menemukan hampir USD 488 juta atau setara Rp 7,5 triliun telah dicuci melalui transaksi kripto pada tahun sebelumnya.

Meskipun VDA dan NFT telah mendapatkan popularitas di India selama beberapa tahun terakhir, pemerintah tidak memiliki kebijakan atau peraturan yang jelas hingga tahun lalu. 

Anggaran pemerintah India, pada 2022, mengenakan pajak 30 persen atas pendapatan dari transaksi kripto dan memperkenalkan pajak 1 persen, dipotong dari sumbernya, atas pendapatan di atas ambang batas tertentu. Hadiah kripto dan aset digital juga dikenakan pajak.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.