Sukses

CEO CoinSwitch Ashish Singhal Sebut Peraturan Kripto Bakal Beri Kepastian

Liputan6.com, Jakarta - CEO pertukaran kripto yang berbasis di India CoinSwitch, Ashish Singhal mengatakan pada Minggu, 22 Mei 2022, India harus menetapkan aturan tentang cryptocurrency untuk menyelesaikan ketidakpastian peraturan, melindungi investor dan meningkatkan sektor kripto-nya.  

"Pengguna tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kepemilikan mereka, apakah pemerintah akan melarang, bukan melarang, bagaimana hal itu akan diatur?” kata Singhal yang juga mantan insinyur Amazon kepada Reuters di Forum Ekonomi Dunia di Davos, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (24/5/2022).

"Peraturan akan membawa perdamaian. Lebih banyak kepastian," tambahnya.

Meskipun bank sentral India telah mendukung larangan cryptocurrency atas risiko terhadap stabilitas keuangan, langkah pemerintah federal untuk pajak pendapatan dari mereka telah ditafsirkan oleh industri sebagai tanda penerimaan oleh New Delhi.

Sementara langkah perpajakan dan peraturan periklanan di India telah membawa beberapa kelegaan, masih banyak yang harus dilakukan, kata Singhal, seraya menambahkan India harus mengembangkan seperangkat undang-undang.

Ini harus mencakup norma untuk verifikasi identitas dan mentransfer aset kripto, sedangkan untuk pertukaran, India harus menempatkan mekanisme bagi mereka untuk melacak transaksi dan melaporkannya ke otoritas mana pun jika perlu.

Meskipun tidak ada data resmi yang tersedia tentang ukuran pasar kripto India, CoinSwitch memperkirakan jumlah investor hingga 20 juta, dengan total kepemilikan sekitar USD 6 miliar atau sekitar Rp 87,9 triliun.

 

 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Hentikan Transfer UPI

Bank sentral India telah menyuarakan "keprihatinan serius" seputar cryptocurrency swasta, tetapi Perdana Menteri India, Narendra Modi pada Desember mengatakan teknologi yang muncul seperti itu harus digunakan untuk memberdayakan demokrasi, bukan merusaknya.

CoinSwitch juga telah menghentikan apa yang disebut transfer UPI untuk mengadakan pembicaraan dengan mitra perbankan dan membuat mereka nyaman, kata Singhal dalam wawancara. 

Dia menambahkan, CoinSwitch sedang dalam pembicaraan dengan regulator untuk mencoba dan memulai kembali layanan transfer. 

Ketidakpastian regulasi juga telah dirasakan secara luas. Pada April, Coinbase, pertukaran cryptocurrency terbesar di Amerika Serikat, diluncurkan di India, tetapi dalam beberapa hari berhenti menggunakan layanan transfer dana antar bank yang didukung negara India.

CEO Coinbase Brian Armstrong kemudian mengatakan pada Mei langkah itu dipicu karena "tekanan informal" dari bank sentral India.

3 dari 4 halaman

Irlandia Larang Parpol Terima Sumbangan Kripto dalam Kampanye

Sebelumnya, Pemerintah Irlandia sedang bersiap untuk melarang partai politik menerima sumbangan kampanye dalam  kripto. 

Langkah ini bertujuan untuk memblokir ancaman yang dirasakan dari campur tangan Rusia dalam pemilihan negara Eropa dengan latar belakang bentrokan antara Barat dan Moskow atas perang di Ukraina.

Kekuatan eksekutif di Dublin sedang menyusun aturan integritas politik baru untuk membatasi sumbangan politik asing di tengah kekhawatiran Rusia mungkin mencoba mempengaruhi proses pemilihan Irlandia.

Peraturan yang lebih ketat dimaksudkan untuk mencegah pihak Irlandia menerima sumbangan melalui cryptocurrency dan mewajibkan mereka untuk mengungkapkan properti mereka sepenuhnya.

Sebuah laporan oleh harian Irlandia Independen menggambarkan perubahan tersebut sebagai perubahan signifikan dari undang-undang pemilu negara itu, yang akan memberikan wewenang kepada Komisi Pemilihan untuk mengeluarkan pemberitahuan penghapusan ke platform media sosial dan peringatan upaya kesalahan informasi online.

Menteri Pemerintah Daerah Darragh O'Brien, yang memimpin upaya reformasi ini menyatakan secara langsung soal aturan ini. 

"Invasi yang mengerikan ke Ukraina dan perang disinformasi yang berbahaya menyoroti ancaman mendasar yang sedang berlangsung yang dihadapi oleh semua negara demokrasi,” ujar O'Brien dikutip dari Bitcoin.com, Senin, 23 Mei 2022. 

O'Brien juga mengungkapkan rekan-rekannya telah setuju untuk menerapkan langkah-langkah ketat yang dia usulkan untuk melindungi sistem demokrasi Irlandia mengingat meningkatnya ancaman perang dunia maya yang menargetkan negara-negara bebas. 

 

4 dari 4 halaman

RUU Reformasi Pemilu 2022

Amandemen masing-masing undang-undang pendanaan politik akan dilakukan melalui RUU Reformasi Pemilu 2022.

Komisi Pemilihan Irlandia yang baru, yang akan dibentuk pada musim panas, akan ditugaskan untuk juga memperkenalkan pedoman untuk iklan politik di internet, termasuk persyaratan bagi partai-partai untuk secara jelas menyatakan bagaimana iklan didanai dan audiens yang mereka targetkan. 

Para pemimpin partai harus menyatakan organisasi politik mereka mematuhi peraturan baru.

Inisiatif untuk memperbarui aturan pendanaan politik Irlandia mendahului invasi Rusia ke Ukraina. Pada Januari, O'Brien meminta Jaksa Agung Paul Gallagher untuk membentuk satuan tugas yang terdiri dari pakar hukum dan ilmuwan politik untuk memeriksa perlunya undang-undang integritas pemilu yang baru. 

Dia mengutip "keprihatinan serius" atas situasi keamanan yang memburuk di Eropa Timur dan "eskalasi serangan siber yang terdokumentasi dengan baik di negara-negara demokratis."

Sementara itu, dunia maya telah menjadi medan pertempuran lain dalam perang Rusia dengan Ukraina dengan kedua belah pihak mendaftarkan serangan peretasan pada situs web dan basis data pemerintah. 

Baik Kyiv dan Moskow juga telah mengalihkan perhatian mereka ke cryptocurrency, dengan pemerintah Ukraina mengumpulkan jutaan dolar dalam sumbangan kripto sementara Federasi Rusia berupaya menggunakan aset kripto sebagai sarana untuk menghindari sanksi.