Sukses

Pemerintah Inggris Bakal Atur Cryptocurrency

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak dikabarkan akan membuat pengumuman dalam beberapa minggu mendatang mengenai peraturan baru kripto.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Inggris akan segera ungkapkan rencana mengatur cryptocurrency dengan fokus pada jenis token yang tumbuh cepat yang dikenal sebagai stablecoin.

Hal itu berdasarkan sejumlah sumber yang mengetahui hal tersebut. Demikian mengutip dari laman CNBC, Minggu (27/3/2022). Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak akan membuat pengumuman dalam beberapa minggu mendatang mengenai peraturan baru kripto. Demikian disampaikan sumber kepada CNBC. Sementara itu, Departemen Keuangan Inggris menolak berkomentar ketika ditanya hal tersebut oleh CNBC.

Sumber menyebutkan, aturan tersebut terus digodok. Aturan itu memberikan kejelasan hukum untuk sektor yang sejauh ini kurang dalam regulasi.

Menurut sumber tersebut, pejabat Departemen Keuangan Inggris telah menunjukkan kesediaan untuk memahami kompleksitas pasar kripto dan apa yang disebut stablecoin. Adapun aset digital ini yang memperoleh nilainya dari mata uang uang ada seperti dolar AS.

Departemen Keuangan telah berdiskusi dengan sejumlah perusahaan termasuk Winklevoss brothers crypto exchange Gemini. Gemini mengeluarkan stablecoin sendiri yang disebut dolar Gemini yang dipatok ke dolar AS.

Stablecoin telah melihat pertumbuhan ekponensial dalam hal pemakaian selama beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya minat pada cryptocurrency secara lebih luas. Tether, stablecoin terbesar di dunia kini memiliki total pasokan yang beredar lebih dari USD 80 miliar, naik dari sekitar USD 4 miliar pada dua tahun lalu.

Akan tetapi, token itu juga telah menimbulkan kekhawatiran bagi regulator yang khawatir token tersebut mungkin tidak sepenuhnya didukung jumlah cadangan yang setara dan digunakan untuk pencucian uang dan kegiatan terlarang lainnya.

Sementara itu, regulator khawatir tentang kemungkinan paparan sistem keuangan terhadap bitcoin dan mata uang digital lainnya, serta potensi penggunaannya untuk menghindari sanksi yang dikenakan pada Rusia di tengah invasi ke Ukraina.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Risiko Stabilitas Keuangan

Bank of England juga menyerukan pembuat kebijakan untuk memperluas kerangka peraturan untuk membatasi risiko yang ditimbulkan oleh crypto terhadap stabilitas keuangan.

Deputi Gubernur BOE Sam Woods menulis surat kepada beberapa CEO bank yang mengatakan ada peningkatan minat dari bank dan perusahaan investasi untuk memasuki berbagai pasar kripto.

“Langkah Departemen Keuangan dipandang sebagai tanggapan terhadap perintah eksekutif Presiden AS Joe Biden yang menyerukan koordinasi dari berbagai lembaga federal AS untuk mengatur kripto,” ujar sumber tersebut.

Beberapa pihak dalam industri mengeluhkan kurangnya tindakan serupa dari Inggris. Sejumlah perusahaan, termasuk Revolut, Blockchain.com dan Copper dapat dipaksa untuk hentikan operasi kripto di Inggris pada pekan ini jika gagal masuk ke daftar Financial Conduct Authority’s Cryptoasset (FCA) tepat waktu dengan batas waktu 31 Maret 2022.

FCA menyebutkan, “sejumlah besar” bisnis kripto tidak memenuhi standar anti pencucian uang yang disyaratkan. Hanya 33 perusahaan yang berhasil mendaftar. Lebih dari 80 persen perusahaan yang dinilai oleh regulator telah menarik aplikasinya atau ditolak.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.