Cara KPU dan Bawaslu Tangkal Penyebaran Hoaks pada Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menekankan pentingnya kolaborasi untuk menangkal potensi hoaks menyebar dalam Pemilu 2024.

"Kolaborasi dengan banyak pihak, seperti Mafindo, AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dan lain-lain, sangat diperlukan dalam menangkal isu hoaks di media sosial," kata Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty dilansir dari Antara, Kamis (1/12/2022).

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan tersebut, lanjutnya, bisa dengan memproduksi konten-konten informasi yang benar untuk disebarluaskan. Kerja sama tersebut harus dilakukan karena hoaks sering viral karena memuat informasi tidak benar.

Lolly mengatakan, tantangan pada Pemilu 2024, khususnya di media sosial, tidaklah banyak berubah karena regulasi yang digunakan masih sama.

Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos juga menilai, kolaborasi KPU dengan banyak pihak dalam menangkal isu hoaks sangat penting. Dia mengatakan, KPU tidak mampu bekerja optimal melawan isu hoaks sendirian.

"Banyak sekali informasi yang tidak benar terhadap kami (KPU). Oleh karena itu, kolaborasi dengan banyak pihak sangatlah penting," kata Betty.

Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menyatakan menjelang Pemilu 2024 hoaks politik semakin meningkat. Hal itu berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019 di mana hoaks banyak menyasar penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat, dan pemilih.

"Pada 2019, hoaks politik mencapai 52,7 persen. Dua pemilu presiden plus Pilkada DKI 2017 itu menggambarkan tingginya produksi hoaks," ujar Eko Nugroho.