Ikuti Jejak Liga 1, Suporter Tandang Juga Dilarang Hadir di Kompetisi Liga 2 2023/2024

Liputan6.com, Jakarta - Kompetisi Liga 2 bakal menerapkan aturan yang sama dengan Liga 1 terkait kehadiran suporter tandang di musim 2023/2024. Pendukung tim tamu tak diizinkan hadir menyaksikan klub kesayangannya di markas lawan.

Keputusan terkait larangan suporter away ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus saat menghadiri Club Owners Meeting Liga 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (20/7/2023) sore WIB.

Ferry menegaskan larangan tersebut bersifat formal, sehingga Liga 2 dipastikan ikut terkena imbas, setelah sebelumnya peraturan yang sama lebih dulu diterapkan di kompetisi Liga 1 2023/2024.

"Larangan itu sifatnya sudah formal. Untuk Liga 2 juga sama (suporter tim tamu tidak diizinkan datang ke stadion seperti di Liga 1)," tutur Ferry Paulus kepada awak media di Jakarta, Kamis (20/7/2023) kemarin.

"Mungkin bukan hanya Liga 2, (pertandingan) U-23, U-18, U-16 semuanya sama. Mungkin klub-klub besar, penontonnya di kelompok umur juga besar. Jadi itu semua standarnya sama," sambung sosok yang pernah menduduki kursi Direktur Olahraga Persija itu.

Sekadar informasi, larangan kehadiran suporter tim tandang memang sudah santer digaungkan PSSI sejak beberapa waktu terakhir. Langkah itu dianggap sebagai bagian dari upaya melakuan transformasi sepak bola pasca terjadinya Tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 Lalu.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan, larangan kehadiran pendukung away sudah sepakat diberlakukan selama dua tahun. Namun, apabila progres positif ditunjukkan di tahun pertama, tak menutup kemungkinan aturan tersebut bakal disudahi lebih cepat.

"Kalau soal suporter, saya kan sudah ingatkan, kita ini dipantau oleh FIFA. Kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, pasti kita dihukum oleh FIFA. Maka dari itu kita sudah sepakati tidak akan ada suporter tamu selama 2 tahun," ujar Erick Thohir di lokasi terpisah pada Kamis (20/7/2023).

"Tapi kalau tahun pertama ini bagus, bisa saja tidak sampai 2 tahun. Kalau tahun ini ada kerusuhan, pasti dihukum. Ini yang tidak kita inginkan. Apalagi pemerintah dan polisi sudah berbaik hati mengeluarkan izin sampai satu tahun," tambah Ketua Umum PSSI.