BSU Ketenagakerjaan Cair Kuartal IV 2026, Simak Cara Cek Status Penerima

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan beberapa kebijakan stimulus ekonomi pada kuartal IV 2026 untuk mendukung pelindungan daya beli masyarakat. Salah satunya di sektor ketenagakerjaan dengan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BSU Ketenagakerjaan sebesar Rp 300 ribu per bulan pada kuartal IV 2026.

"Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inkslusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil. Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV 2026 dan 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, mengutip Antara, Kamis (8/10/2026).

Salah satu insentif yang diberikan yakni BSU Ketenagakerjaan sebesar Rp 300.000 per bulan kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan itu akan diberikan satu kali untuk tiga bulan ke depan bagi 13,3 juta pekerja.

"Pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah. Di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar Rp 300 ribu," tutur Menteri Koordintor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu, 30 September 2026, dikutip Kamis, 8 Oktober 2026.

Airlangga menuturkan, bantuan subsidi upah akan disalurkan kepada 13,3 juta pekerja. Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan tersebut sebesar Rp 12 triliun.

"Ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp 12 triliun," ujar dia.

Akan tetapi, belum diketahui secara lengkap jadwal pencairan, status kepesertaan dan kriteria penerima BSU 2026.

Namun, bila melihat penyaluran BSU 2025,pekerja dapat memverifikasi status kepesertaan melalui beberapa kanal resmi yang disediakan pemerintah.

Salah satunya adalah situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di bsu.kemnaker.go.id atau siapkerja.kemnaker.go.id.

Pengguna perlu mendaftar atau masuk ke akun mereka, melengkapi profil biodata, dan kemudian dapat mengecek notifikasi status penerima. Pengecekan juga bisa dilakukan dengan memasukkan NIK dan kode keamanan.

Alternatif lain melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pada situs itu, pekerja dapat melengkapi data diri seperti NIK, nama lengkap, nomor HP, dan email aktif untuk mengetahui status mereka.

Selain melalui situs web, pengecekan juga dapat dilakukan lewat aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) yang tersedia di Play Store atau App Store. Aplikasi Pospay juga merupakan opsi alternatif untuk mengecek status penerima BSU, terutama bagi yang tidak memiliki rekening bank Himbara. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap informasi hoaks dan hanya merujuk pada kanal resmi pemerintah.

Pada 2025, berikut sejumlah cara mengecek status penerima BSU Kemnaker:

Melalui Website Resmi Kemnaker:

1. Kunjungi website resmi BSU Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id.

2. Klik menu "Cek NIK" atau gulir layar ke bawah hingga menemukan kolom "Pengecekan NIK Penerima BSU".

3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda.

4. Masukkan kode keamanan (CAPTCHA) yang tersedia.

5. Klik tombol "Cek Status".

Melalui Website Resmi BPJS Ketenagakerjaan:

1. Akses laman resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

2. Lengkapi data diri seperti NIK, nama lengkap, nomor HP, dan email aktif.

3. Sistem akan menampilkan status apakah Anda terdaftar sebagai penerima atau tidak.

Melalui Aplikasi JMO BPJS Ketenagakerjaan:1. Unduh aplikasi JMO melalui Play Store atau App Store.

2. Lakukan registrasi akun baru atau masuk menggunakan kredensial yang sudah ada.

3. Pada halaman beranda, pilih menu "Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah (BSU)".

4. Isi formulir dengan data personal seperti NIK, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, serta alamat email aktif.

5. Aplikasi JMO akan menampilkan status kepesertaan BSU.

Melalui Aplikasi Pospay: Khusus bagi penerima yang akan mencairkan bantuan melalui Kantor Pos.

Informasi dari HRD Perusahaan atau Instansi: Pekerja dapat berkoordinasi dengan HRD perusahaan tempat bekerja atau memantau informasi dari kelurahan/instansi yang bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker.