Antisipasi Titik Api Baru, Pemerintah Bentuk Pos Pantau Karhutla

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bakal membentuk pos pantau khusus di sekeliling area rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Langkah ini disiapkan guna mencegah munculnya titik api baru setelah aksi pemadaman serentak selesai dilakukan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa pos pemantauan tersebut melibatkan tim Masyarakat Peduli Api (MPA) serta unit-unit usaha setempat.

"Maka seluruh kita dari unit-unit usaha tadi akan bersama-sama kita membentuk unit-unit semacam pos kamling ataupun pos pemantuan kebakaran hutan dan lahan atau biasanya kita sebut dengan Masyarakat Peduli Api," kata Hanif di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Patroli rutin akan digencarkan untuk mengawasi lahan, terutama dari ancaman oknum yang sengaja membakar hutan.

"MPA-MPA itu pada semua titik-titik mengelilingi lokasi rawan karhutla dengan patroli itu kita harapkan api-api yang disengaja yang mungkin masih akan timbul kita bisa cegah seketat-ketatnya," ucap Hanif.

Selain pos siaga, pemerintah tengah merancang strategi penanggulangan karhutla secara permanen. Menurut Hanif, ketergantungan pada modifikasi cuaca untuk memicu hujan tidak selalu bisa diandalkan ketika kondisi atmosfer kering.

Oleh karena itu, solusi fisik seperti pemblokiran kanal di Kalsel hingga pembuatan sumur bor di zona krisis air mulai disiapkan.

"Selama ini kita mengharapkan OMC sebagai salah satu penanggulangan permanen karhutla, hari ini dikoreksi oleh alam pada saat tidak ada uap air. Sehingga maka penanganan permanen adalah menyiapkan kesiapan landscape yang tahan kebakaran hutan dan lahan," jelasnya.

Pembentukan pos siaga ini menjadi tahap lanjutan dari aksi pemadaman jangka pendek (short-term) yang melibatkan 300 badan usaha besar di Kalsel. Pembagian zona tugas diterapkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 untuk menyisir area seluas 3.000 hektare, termasuk kawasan krusial sekitar bandara.

"Jadi short term-nya kita padamkan dalam waktu 1-2 minggu kita gerak serentak 300 unit usaha yang besar semua," ungkap Hanif.

Pemadaman serentak dinilai menjadi jawaban atas tidak efektifnya metode pemadaman parsial di lahan gambut yang sering membuat api muncul kembali di lokasi lain.

"Kita kemudian merencanakan ke depan bahwa ini api harus kita keroyok habis. Jadi semua potensi yang muncul api harus dilakukan pemadaman serentak, sehingga api tidak sempat lagi menjalar," tegasnya.

Di saat yang sama, pengerahan kekuatan nasional terus berjalan lewat jalur udara dan darat. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan, sebanyak 64 armada pesawat (55 pesawat BNPB dan 9 pesawat TNI) dikerahkan untuk water bombing, ditopang puluhan ribu personel gabungan di lapangan.

"Dari udara hingga darat, seluruh kekuatan terus bergerak. Semua dilakukan untuk memadamkan api, mengurangi dampak asap, dan yang terpenting, melindungi masyarakat dari ancaman karhutla," kata Teddy.