Survei BPS: Indonesia Masuk Fase Aging Population

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia telah memasuki fase populasi menua atau aging population. Persentase penduduk lanjut usia (lansia) berusia 60 tahun ke atas telah melampaui batas. Hal ini terungkap dari Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, fase aging population ini ditandai dengan populasi penduduk berumur 60 tahun ke atas sebesar 10 persen atau lebih. 

"Persentase lansia hasil SUPAS 2025 adalah sebesar 11,97 persen, menunjukan Indonesia sudah memasuki fase penuaan penduduk atau  aging population," terang dia, Selasa (5/5/2026).

Menilik hasil SUPAS 2025, tercatat sebanyak 16 provinsi memiliki jumlah penduduk lansia di atas 10 persen. Hampir seluruh provinsi di Jawa dan Bali masuk fase aging population, terkecuali Banten. 

"Dapat kita lihat bahwa 22 provinsi belum memasuki fase aging population, dan 16 provinsi sudah memasuki fase aging population," papar Amalia. 

"Berdasarkan SUPAS 2025, hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah memasuki aging population. Sedangkan di Maluku dan Papua masih belum memasuki aging population," ungkapnya. 

Adapun secara jumlah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki persentase penduduk lansia tertinggi sebesar 17,83 persen. Diikuti Jawa Timur 15,45 persen, dan Bali 15,07 persen. 

Sebaliknya, persentase penduduk lansia terendah seluruhnya terdapat Papua. Dengan rincian, Papua Tengah 6,71 persen, Papua Barat 6,77 persen, Papua Selatan 6,81 persen, Papua Barat Daya 7,84 persen, dan Papua 7,96 persen. 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar Sensus Ekonomi 2026, survei ke-5 yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sejak 1986. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Mei-Juli 2026.

Sekretaris Utama BPS Zulkipli mengatakan, melalui Sensus Ekonomi 2026 pihaknya bakal memetakan kondisi terkini perekonomian nasional, termasuk berbagai perubahan yang terjadi pasca pandemi Covid-19.

"Dengan pelaksanaan sensus ini kita akan mengetahui dari level yang terkecil sampai dengan level yang terbesar, terkait perkembangan ekonomi yang sekarang terjadi. Sehingga banyak hal nantinya akan kita dapatkan dari hasil Sensus Ekonomi ini," ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dalam pelaksanaannya, BPS menyiapkan anggaran lebih besar dari kegiatan serupa yang digelar pada 2016 lalu, yang menghabiskan sekitar Rp 2,4 triliun. "Kalau saya tidak salah itu sekitar Rp 1,3 triliun untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," imbuhnya.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan melacak data-data terkait dengan karakteristik pelaku usaha saat ini, baik di level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pengusaha besar.

"Jadi profil perusahaan seperti apa, kemudian bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh perusahaan itu. Kemudian juga kita akan menanyakan aktivitas dari omsetnya seperti apa. Sehingga kita juga nanti akan bisa melihat margin yang kita dapatkan dari perkembangan perusahaan itu sendiri," bebernya.

"Kemudian juga akan ada pertanyaan terkait dengan penggunaan ekonomi hijau di dalamnya. Jadi cukup banyak pertanyaan yang akan disampaikan," kata Zulkipli.

BPS bakal turut merekrut petugas Sensus Ekonomi 2026 dari berbagai kalangan. Mulai dari masyarakat umum, mahasiswa Politeknik Statitiska STIS, hingga pegawai organik BPS.

"Kita sudah sampaikan bahwa seluruh mahasiswa yang ada di STIS itu akan ikut serta dalam pelaksanaannya. Kemudian organik-organik di seluruh Indonesia itu akan ikut serta," ungkap dia.

"Dan juga tadi masyarakat yang selama ini menjadi mitra BPS, itu pasti akan digunakan dalam pelaksanaannya," Zulkipli menambahkan.