Aturan Nikotin dan Tar Digodok, Kemenko PMK Janji Akomodasi Nasib Petani hingga Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmen untuk menyerap seluruh aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi pembatasan kadar tar dan nikotin pada produk tembakau. Termasuk soal dampak ekonomi imbas pelaksanaan kebijakan ini.

Menko PMK Pratikno mengatakan, merujuk pada aturan yang ada, penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi pembangunan manusia dan kebudayaan.

Perintah tersebut menjadi dasar bagi Kemenko PMK menerima masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai industri tembakau. Pratikno mengakui adanya perbedaan pandangan yang lebar, mulai dari kekhawatiran para petani tembakau hingga kecemasan pada faktor kesehatan.

Pratikno bahkan menceritakan kedekatan emosional dengan sektor tembakau, sebab ia tumbuh di lingkungan pedesaan yang sangat bergantung pada tanaman tembakau saat musim kemarau. Sektor ini tidak dipungkiri dapat memenuhi kebutuhan primer keluarga.

"Saya pun menyadari industri hasil tembakau (IHT) telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Sehingga kebijakan yang diambil harus mampu menjembatani berbagai kepentingan," ujarnya, Sabtu (14/4/2026).

Sesuai dengan aturan yang ada, penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar harus diselesaikan sebelum 31 Juli 2025, atau satu tahun setelah PP Nomor 28 Tahun 2024 diterbitkan.

Seluruh kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus dilibatkan secara intensif dalam rapat koordinasi tingkat menteri. Untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi petani, pelaku industri, pedagang, pekerja, hingga pegiat kesehatan di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Sukadiono menyatakan, pihaknya terus berupaya keras untuk melakukan proses hearing terhadap masukan dari akademisi, asosiasi pekerja, hingga perwakilan petani.

"Masukan yang diberikan bukan sekadar formalitas administratif yang dilakukan Kemenko PMK. Setiap saran yang diberikan menjadi basis data yang akan dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan," ungkapnya.

Sukadiono menjelaskan, tahap ini masih merupakan proses awal, di mana hasil kajian akan terus disempurnakan melalui rapat koordinasi antar K/L di tingkat eselon I hingga rapat tingkat menteri. Pada akhirnya, hasil rakor tersebut diputuskan secara pleno sesuai dengan aturan yang berlaku.