Tarif Dagang Dipangkas, Indonesia Bisa Bernapas Lebih Lega di Pasar AS?

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau perjanjian dagang terkait tarif resiprokal pada Kamis, 19 Februari 2026, waktu setempat, di Washington, D.C.

Penandatanganan perjanjian bersejarah ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan ini diteken pascaagenda perdana pertemuan Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace (BoP).

"Tadi pagi, Bapak Presiden langsung menandatangani kerjasama Agreement of Reciprocal Trade yang diberi judul Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance dan ditandatangani secara bersama baik oleh Bapak Presiden Prabowo maupun Presiden Donald Trump," ungkap Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).

Kesepakatan ini menetapkan tarif resiprokal sebesar 19 persen untuk sebagian besar produk Indonesia yang masuk ke AS, jauh lebih rendah dari tarif awal 32 persen yang diumumkan pada April 2025.

Melalui perjanjian yang diberi nama 'Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance' ini, kedua negara berharap dapat memperkuat keamanan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan secara berkelanjutan berkontribusi terhadap kemakmuran global. Perjanjian ini dijadwalkan akan mulai berlaku efektif 90 hari setelah proses hukum dan konsultasi internal di masing-masing negara selesai dilakukan.

"Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring.

Dia mengisahkan perjalanan negosiasi yang dimulai sejak April 2025 lalu ketika Donald Trump mengumumkan Indonesia dikenakam tarif resiprokal 32 persen. Negosiasi berujung pada penurynan tarif menjadi 19 persen dengan berbagai ketentuan tambahan lainnya.

"90 persen daripada dokumentasi yang dikirim oleh Indonesia dipenuhi oleh Amerika. Jadi usulan Indonesia dipenuhi oleh Amerika yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff," ucapnya.

Hasilnya, dua Kepala Negara menandatangani ART yang mencakup 1.819 pos tarif. Sebagian komoditas bahkan mendapat pembebasan tarif. "Dalam ART ini ada 1.819 post tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri," sambung Menko Airlangga.

Perjanjian dagang ini merupakan hasil dari negosiasi maraton yang telah berlangsung sejak April 2025, ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal kepada seluruh negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia.

Kala itu, pemerintah Indonesia merespons dengan membentuk tim negosiasi khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memilih jalur diplomasi alih-alih retaliasi. Tim ini berkoordinasi lintas kementerian, asosiasi bisnis, dan pakar di bawah kerangka "Indonesia Incorporated" untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pada tanggal 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal kepada seluruh negara mitra dagangnya, dengan Indonesia awalnya dikenakan tarif sebesar 32% untuk produk-produknya yang masuk ke AS.

Penerapan tarif ini seharusnya berlaku 90 hari setelah pengumuman awal, namun AS menunda hingga 9 Juli 2025, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memulai pembicaraan bilateral. Delegasi Indonesia, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, segera merespons dengan mengirimkan surat resmi dan melakukan kunjungan ke Washington, D.C. pada 14-23 April 2025.

Kunjungan tersebut menghasilkan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) mengenai kerangka bilateral untuk perdagangan resiprokal, investasi, dan keamanan ekonomi.

Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima secara resmi oleh AS untuk negosiasi formal mengenai tarif, dengan kesepakatan kerangka kerja sama akan diselesaikan dalam 60 hari. Strategi negosiasi Indonesia menekankan keadilan dan keseimbangan, bertujuan mengatasi defisit perdagangan AS dengan Indonesia melalui penawaran peluang perdagangan, investasi, dan akses pasar yang saling menguntungkan.

Pada 22 Juli 2025, Gedung Putih mengumumkan kesepakatan awal penurunan tarif menjadi 19%, yang kemudian menjadi dasar finalisasi perjanjian. Pemerintah AS merilis "Joint Statement on the Framework for US–Indonesia Reciprocal Trade Cooperation" yang mengumumkan pengurangan tarif resiprokal ini.

Negosiasi intensif berlanjut, dan pada 22 Desember 2025, Indonesia dan AS mencapai kesepakatan mengenai substansi negosiasi ART setelah pertemuan resmi antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan USTR Jamieson Greer.

Adapun poin-poin penting dari Perjanjian Perdagangan Timbal Balik AS-Indonesia meliputi:

1. Hapus Hambatan Tarif atau Memberikan Tarif 0%

Indonesia akan menghapus hambatan tarif pada lebih dari 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia di semua sektor, termasuk produk pertanian, produk kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, produk otomotif, dan bahan kimia.

2. Hapus Hambatan Nontarif

Indonesia akan mengatasi berbagai hambatan non-tarif, seperti membebaskan perusahaan AS dan barang-barang asal dari persyaratan kandungan lokal, menerima standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor federal AS, menerima standar FDA untuk alat kesehatan dan farmasi, menghapus persyaratan sertifikasi dan pelabelan yang memberatkan, menghilangkan persyaratan pra-pengiriman, dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan banyak masalah kekayaan intelektual yang telah berlangsung lama.

3. Bebaskan Produk Pangan dan Pertanian

Indonesia akan menghapus hambatan terhadap penjualan produk pertanian AS di pasar Indonesia, termasuk dengan membebaskan produk pangan dan pertanian dari semua rezim perizinan impor Indonesia dan memastikan transparansi dan keadilan terkait indikasi geografis, termasuk daging dan keju, dan banyak lagi.

4. Hilangkan Hambatan Perdagangan Digital

Indonesia berkomitmen untuk menghilangkan hambatan perdagangan digital, termasuk menghapus lini tarif HTS yang ada pada “produk tidak berwujud”; mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia segera dan tanpa syarat; dan memastikan persaingan yang adil bagi perusahaan layanan pembayaran elektronik AS.

5. Gabung Forum Baja

Indonesia telah berkomitmen untuk bergabung dengan Global Forum on Steel Excess Capacity dan mengambil tindakan untuk mengatasi kelebihan kapasitas global di sektor baja dan dampaknya.

6. Tingkatkan Ketahanan Rantai Pasok

Amerika Serikat dan Indonesia akan bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan rantai pasokan, mengatasi penghindaran bea masuk, dan memastikan kontrol ekspor yang memadai serta keamanan investasi. Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor ke Amerika Serikat untuk semua komoditas industri, termasuk mineral penting.

7. Adopsi Larangan Impor Kerja Paksa

Indonesia telah berkomitmen untuk mengadopsi dan menerapkan larangan impor kerja paksa serta menghapus ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan yang membatasi pekerja dan serikat pekerja dari sepenuhnya menjalankan kebebasan berserikat dan hak tawar-menawar kolektif.

8. Komitmen Investasi dan Impor

Amerika Serikat dan Indonesia memberikan apresiasi atas kesepakatan komersial besar-besaran yang dicapai senilai sekitar 33 miliar dolar AS dalam investasi di bidang pertanian, kedirgantaraan, dan energi di Amerika Serikat – yang semakin meningkatkan ekspor AS ke Indonesia. Ini termasuk:

• Pembelian komoditas energi AS senilai sekitar USD 15 miliar.
• Pengadaan pesawat komersial dan barang serta jasa terkait penerbangan senilai sekitar USD 13,5 miliar, termasuk dari Boeing.
• Pembelian produk pertanian AS senilai lebih dari 4,5 miliar dolar AS.    

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia yang ikut dalam lawatan Presiden Prabowo ke AS menyampaikan pemerintah Indonesia akan mengalokasikan sekitar USD 15 miliar atau Rp 253,39 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.890) untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan crude dari Amerika Serikat sebagai bagian dari implementasi perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Bahlil, kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan neraca perdagangan kedua negara.

"Dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar USD 15 miliar. Dari 15 miliar USD ini terdiri dari membeli BBM jadi kemudian LPG dan crude,” ujar Bahlil dalam Implementasi Teknis Perjanjian Perdagangan Timbal Balik RI-AS.

Ia menegaskan, alokasi dana tersebut bukan untuk menambah total volume impor energi Indonesia, melainkan mengalihkan sebagian sumber pasokan dari negara lain ke Amerika Serikat.

Indonesia Tak Dapat Tarik Pajak Google hingga Netflix Cs

Selain itu, Pemerintah Indonesia menyetujui tidak akan menarik pajak penghasilan (PPh) atau pajak layanan digital (Digital Service Tax/DST)  dari perusahaan asal Amerika Serikat (AS) yang menyediakan layanan digital antara lain Google, Meta, hingga Netflix dan lainnya.

Hal itu tertuang dalam perjanjian dagang Agreemen on Reciprocal Trade (ART) antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang ditandatangani pada Kamis, 19 Februari 2026 waktu setempat.

"Indonesia tidak akan mengenakan pajak jasa digital atau pajak serupa yang mendiskriminasi perusahaan AS secara hukum atau factual,” tertulis dalam Article 3.1 Section 3.

Kesepakatan ini diambil Indonesia di tengah sikap Presiden AS Donald Trump yang sejak lama tidak ingin negara lain menerapkan Digital Service Tax (DST) kepada perusahaan asal Amerika Serikat.

Meski demikian, kerja sama Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dinilai akan memberikan manfaat signifikan bagi pekerja di sektor tekstil.

Dalam perjanjian tersebut, AS memberikan tarif impor nol persen untuk produk tekstil dan pakaian jadi asal Indonesia.

Indonesia dan AS menandatangani kerja sama ART pada Kamis (19/2/2026) pekan ini. Salah satu poin utama dalam dokumen tersebut adalah komitmen AS untuk memberlakukan tarif impor nol persen melalui mekanisme tariff-rate quota (TRQ), yang rincian teknisnya akan diatur lebih lanjut.

Pembebasan tarif impor ini diharapkan membuat produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia lebih kompetitif di pasar AS dibanding negara lain. Dampaknya, kapasitas produksi berpotensi meningkat sekaligus menjaga penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

"Hal ini tentunya memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini. Dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini akan sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," jelas Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan membantu industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia memperluas penetrasi ke pasar AS, yang disebutnya berukuran sekitar 28 kali lebih besar dibanding pasar domestik Indonesia.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan membantu industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia memperluas penetrasi ke pasar AS, yang disebutnya berukuran sekitar 28 kali lebih besar dibanding pasar domestik Indonesia.

Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga 10 kali lipat dalam 10 tahun mendatang.

Indonesia Bidik Investasi dari AS

Indonesia membidik peningkatan investasi setelah ditekennya kesepakatan dagang tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Langkah itu disebut menjadi sejarah baru bagi Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menilai Agreement on Resiprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump akan jadi tonggak penting ekonomi kedua negara.

BACA JUGA:Bahlil Buka Ruang Investasi AS di Mineral Kritikal, Tegaskan Tak Ada Ekspor Mentah“Karena trade agreement yang akan ditandatangani oleh kedua negara ini benar-benar bisa menjadi suatu sejarah. Supaya perdagangan dan investasi-investasi selalu meningkat. Membawa lapangan kerja, membawa juga pertumbuhan,” kata Anin dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).

Dia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja nasional, termasuk di bidang teknologi, guna mendorong transformasi ekonomi ke arah industri bernilai tambah tinggi.

“Sehingga kita juga bisa menjadi negara maju yang makin hari akan mentransformasi ekonominya menjadi industri-industri yang lebih mempunyai nilai tambah,” kata Anin.

Head of Industry and Regional Research Permata Bank, Adjie Harisandi menilai, kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) akan membuka arah baru bagi ekspor nasional, terutama dari sisi diversifikasi pasar dan produk. 

Menurut dia, Indonesia bisa meningkatkan peluang ekspor ke Negeri Paman Sam jika mendapatkan tarif khusus atau special rate dari AS. Bahkan, perjanjian ART juga berpotensi memperbaiki struktur ekspor Indonesia dari sisi produk. Selama ini, ekspor ke China didominasi oleh komoditas mentah.

"Kalau kita bisa dapat special rate dari Amerika Serikat dan memperluas ekspor ke sana, ini bagus dari sudut pandang diversifikasi pasar,” katanya.

Lantaran, ia menilai ekspor ke China kerap diwarnai dengan raw commodity antara lain batu bara, CPO, dan nikel. Sebaliknya, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat lebih banyak didominasi produk manufaktur dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Seperti elektronik, footwear, tekstil, dan garmen.

Dengan karakteristik tersebut, Adjie menilai ART dapat menjadi momentum untuk memperkuat industri manufaktur nasional, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia.

"Tentu dengan catatan, kita juga harus melihat hasil negosiasi Amerika Serikat dengan negara lain. Tapi kalau Indonesia termasuk yang paling diuntungkan, ini bisa membuka peluang ekspor yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menegaskan, kesepakatan ART tidak hanya soal peningkatan volume ekspor, tetapi juga arah baru ekspor Indonesia yang lebih seimbang.

“Dari sisi diversifikasi produk, kita bisa dorong ekspor manufaktur ke AS. Dari sisi diversifikasi negara, kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap China yang semakin besar dalam 20 tahun terakhir,” jelas Adjie.

Industri Padat Karya Bakal Ketiban Untung

industri padat karya Indonesia ke depan dinilai berpotensi membaik, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat (AS) seperti footwear, garment, dan tekstil. Hal ini dinilai setelah Indonesia dan AS menandatangani kesepakatan tarif resiprokal. 

Adjie mengatakan, dampak paling positif akan dirasakan jika Indonesia memperoleh perlakuan khusus dibandingkan negara pesaing. Dalam kondisi tersebut, daya saing produk Indonesia di pasar AS akan meningkat.

“Kalau ternyata Indonesia mendapatkan special treatment dan bisa masuk dengan tarif 0%, sementara pesaing masih dikenakan tarif tertentu, itu tentu sangat mendorong ekspor dan industri padat karya kita,” ujar Adjie.

Dengan demikian, prospek industri padat karya ke depan dinilai cukup menjanjikan, namun masih sangat bergantung pada detail implementasi kesepakatan tarif serta dinamika persaingan global di pasar AS.Ia menekankan, dampak positifnya masih bergantung pada detail teknis perjanjian dan posisi Indonesia dibanding negara pesaing di pasar AS. Apalagi, tperjanjian itu disebutkan terdapat sekitar 1.800 produk yang masuk dalam skema kerja sama tarif. 

“Ini kan masih baru sekali ya. Disebutkan ada 1.800 produk, tapi kita perlu lihat lebih detail lagi produk apa saja yang masuk,” jelasnya.

Adjie mengungkapkan, pemerintah sempat memberikan sinyal bahwa sektor tekstil dan garment berpeluang mendapatkan tarif masuk 0%. Namun, skema yang digunakan bukan penghapusan tarif penuh, melainkan tarif rate quota.

“Tekstil dan garment disebut bisa 0%, tapi mekanismenya tarif rate kuota. Dugaan saya, ada kuota tertentu yang tarifnya 0%, lalu di atas kuota itu baru dikenakan tarif lagi,” jelasnya

Efek Indonesia GabungBoard of Peace

Sementara itu, Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank, Faisal Rachman, menilai bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace tidak bisa dilepaskan dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo untuk mempererat hubungan dengan Amerika Serikat (AS). Lalu bagaimana efek-nya?

“Terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace dengan adanya iuran dan komitmen tertentu, ini memang akan membebani APBN. Tapi kalau kami melihatnya, ini juga bagian dari paket perjanjian dagang dengan Amerika Serikat,” ujar Faisal dalam konferensi pers disiarkan daring, Jumat (20/2/2026).

Menurut dia, pendekatan Indonesia ke AS merupakan strategi yang logis, mengingat AS masih menjadi ekonomi terbesar di dunia. Namun, Faisal mengingatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan ini sangat bergantung pada seberapa eksklusif perlakuan yang diterima Indonesia.

Lantaran, ia melihat kesepakatan tarif yang masih menyisakan tantangan. Sebab dalam perjanjian tersebut, sebagian besar barang impor dari AS masuk ke Indonesia dengan tarif 0%, sementara produk Indonesia ke AS masih dikenakan tarif hingga 19% untuk sejumlah komoditas.

“Yang perlu diantisipasi, apakah deal ini benar-benar memberikan keunggulan khusus untuk Indonesia, atau juga diberikan ke negara pesaing kita. Kalau tidak eksklusif, dampaknya ke ekonomi tentu terbatas,” jelasnya.

Meski demikian, Faisal menilai tetap ada peluang bagi Indonesia untuk merebut pangsa pasar AS, terutama jika produk Indonesia mampu menggantikan pasokan dari negara lain yang terkena pembatasan atau sanksi AS.

Apagi jika melihat dari sisi fiskal, Faisal ingin melihat beban militer dan iuran kemanusiaan terlihat lebih besar atau justru lebih kecil dibanding tambahan penerimaan dari ekonomi dan investasi. 

“Kalau penerimaan naik, ruang fiskal juga akan terbuka,” ujar dia.