Sri Mulyani: Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan Demi Keberlanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Keberlanjutan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan sangat bergantung kepada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dikutip dari ANtara, Kamis (21/8/2025).

Penyesuaian tarif diharapkan mampu meningkatkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI), sambil tetap mempertimbangkan kemampuan peserta mandiri.

“Makanya kami memberikan subsidi sebagian dari yang mandiri. Mandiri itu masih Rp 35 ribu kalau tidak salah, harusnya Rp 43 ribu. Jadi, Rp 7 ribunya itu dibayar oleh pemerintah, terutama untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU),” tambah Menkeu.

Keputusan terkait penyesuaian tarif iuran akan dibahas lebih lanjut bersama DPR, Menteri Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Wacana ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara manfaat program dan keberlanjutan fiskal.

Dalam RAPBN 2026, anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp 244 triliun, dengan Rp 123,2 triliun diperuntukkan bagi layanan kesehatan masyarakat. Anggaran ini mencakup bantuan iuran bagi 96,8 juta PBI serta iuran PBPU/BP untuk 49,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 69 triliun.

Pemerintah menilai penyesuaian tarif BPJS Kesehatan penting untuk menanggulangi risiko program jaminan sosial, mulai dari kepatuhan peserta membayar iuran hingga meningkatnya beban klaim. Skema pembiayaan yang komprehensif diharapkan mampu menyeimbangkan kewajiban masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

“Untuk itu, penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah,” tulis Buku II Nota Keuangan.

Selain itu, pemerintah juga mencermati potensi dampak terhadap APBN. Fokusnya meliputi tiga hal: penyesuaian bantuan iuran peserta PBI, peningkatan kontribusi pemerintah untuk peserta PBPU/BP Kelas III, serta beban iuran pemerintah sebagai pemberi kerja PPU Penyelenggara Negara.

Langkah ini dianggap penting agar JKN tetap berkelanjutan, sekaligus melindungi kemampuan fiskal negara. Dengan penyesuaian bertahap, pemerintah berharap manfaat program tetap optimal tanpa membebani peserta mandiri maupun anggaran negara secara berlebihan.