Puan Maharani: Bangun Kekuatan Domestik agar Tak Rapuh Hadapi Tekanan Eksternal

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan Indonesia harus memiliki pijakan kokoh dan arah yang jelas menghadapi sentimen global mulai dari ketegangan geopolitik hingga ketimpangan ekonomi.

Ia menyampaikan hal itu saat Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, pada Jumat (15/8/2025).

Puan mengatakan, Indonesia dihadapkan pada ketegangan dan konflik geopollitik, perang dagang, krisis iklim dan energi, ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, disrupsi teknologi serta pergeseran kekuatan global.

"Indonesia, seperti banyak negara lainnya, berada di dalam pusaran global tersebut. Karena itu, kita harus memiliki pijakan yang kokoh dan arah yang jelas dalam memenangkan kepentingan bangsa dan negara,” kata dia.

Seiring hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan Indonesia memerlukan fondasi kedaulatan, kemandirian dan kebangsaan sehingga Indonesia mampu berdiri tegak di tengah perubahan dunia tanpa kehilangan cita-cita dan jati diri bangsa.

“Potensi kedaulatan tidak hanya berarti menjaga batas wilayah, tetapi juga memastikan arah kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional ditentukan mandiri,” kata dia.

Puan menambahkan, dalam dunia multipolar saat ini, Indonesia harus menempatkan diri secara strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum-forum internasional mulai dari isu lingkungan, ekonomi, geopolitik, perdagangan global sehingga tata kelola dunia yang lebih adil.

"Memperkuat pondasi kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan membangun kekuatan domestik agar tidak rapuh menghadapi tekanan eksternal. Kemandirian ini menuntut langkah nyata, membangun kemandirian pangan, energi, manufaktur dan teknologi strategis,” kata dia.

Ia mengatakan, kemandirian nasional bukan sekadar soal infrastruktur dan modal, tetapi juga kualitas manusia yang menggerakkannya.

“Karena itu, investasi pada pendidikan, penguasaan teknologi dan pembangunan karakter bangsa menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kemandirian,” ujar dia.

Ia mengingatkan dalam pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan fakta kalau setengah dari potensi bangsa Indonesia adalah kaum perempuan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan 49% penduduk Indonesia adalah perempuan.

“Dalam era pembangunan inklusif, keberadaan dan kontribusi perempuan harus ditempatkan bukan hanya dalam kerangka hak asasi manusia, tetapi juga sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan nasional,” ujar dia.

Ia mengatakan, hakikat pembangunan adalah membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertinggalan.

“Karena itu, laki-laki dan perempuan harus sama-sama terbebas dari belenggu tersebut dan sama-sama meraih kesejahteraan,” ujar dia.

“Bukan hanya laki-laki saja atau perempuan saja, tetapi laki-laki dan perempuan yang harus sejahtera,” ia menambahkan.

Saat ini, menurut Puan, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sekitar 21,9% atau 127 dari 580 anggota DPR. Ini adalah kemajuan yang patut diapresiasi, namun masih jauh dari target ideal minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan gender dalam politik Indonesia.