Indonesia Ekspor 238 Juta Ton Batu Bara pada Semester I 2025

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, realisasi produksi batu bara pada semester I 2025 mencapai 357,6 juta ton. Jumlah itu sekitar 48,34 persen dari target total produksi di tahun ini.

Mayoritas atau sebanyak 238 juta ton dialokasikan untuk ekspor batu bara. Sementara sekitar 104,6 juta ton untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), dan sisa 15 juta ton batu bara dijadikan stok. 

"Sekarang yang baru berproduksi sudah 357,6 ton. Nah, DMO-nya 104,6 juta ton ini untuk PLN, smelter, ekspor 238 juta. Jadi kita ekspor di satu semester ini sudah 238 juta ton," terang Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Bahlil menyoroti kemerosotan harga batu bara hingga 25-30 persen. Penurunan itu membuat nilai manfaat yang diterima Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang batu bara terbesar di dunia turut berkurang. Lantaran Indonesia tidak punya kuasa untuk mengatur harga batu bara. 

"Sebenarnya agak lucu memang, ekspor batu bara 45 persen terhadap dunia itu berasal dari Indonesia. Sekarang begitu harga turun, kita enggak bisa bikin apa-apa, karena ini bicara permintaannya sedikit, kita produksinya banyak," ungkapnya. 

Oleh karenanya, Kementerian ESDM memutuskan untuk mengevaluasi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) usaha pertambangan batu bara, dari dilakukan setiap 3 tahun sekali menjadi satu tahun sekali. 

"Ini gara-gara apa? RKAB 3 tahun ini. Akhirnya sekarang harga turun kita enggak bisa mengendalikan. Ini kan bicara bisnis kan, bicara supply and demand," kata Bahlil. 

"Ke depan, atas apa yang diminta oleh DPR kepada kami untuk melakukan revisi RKAB, dan ini kita akan lakukan tanpa pandang bulu, supaya menjaga stabilitas," dia menegaskan.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana bakal segera memanggil pengusaha dan asosiasi tambang, buntut kasus dugaan korupsi batu bara yang menjerat Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM saat ini. 

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, pemanggilan itu juga diinsiasi sebagai bentuk edukasi terhadap proses pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) baru bagi pemegang izin pertambangan mineral dan batu bara.

Masa berlaku RKAB kini diperbaharui menjadi 1 tahun, dari sebelumnya berlaku selama 3 tahun. Adapun RKAB harus dilakukan ulang pada Oktober 2025. 

"Menjelang Oktober ini kita akan mengumpulkan segera pelaku usaha dan asosiasi untuk mensosialisasikan mengenai peraturan baru terkait perubahan RKAB, dari 3 tahun menjadi 1 tahun," kata Anggia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta beberapa waktu lalu. 

"Untuk menghindari hal-hal seperti ini (kasus korupsi tambang) lah terjadi, dan juga untuk memperketat pengawasan dan lain-lain. Biar enggak kaget semuanya," dia menegaskan. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di waktu terpisah menyampaikan, ia menyetujui aturan pengajuan RKAB ini untuk mengatasi dampak negatif terhadap harga komoditas dan penerimaan negara.

"Tata kelola pertambangan harus diperbaiki, baik komoditas batubara maupun mineral. Khususnya untuk komoditas batubara harganya saat ini sedang anjlok akibat kelebihan pasokan," kata Bahlil beberapa waktu lalu.

Meskipun total konsumsi batubara dunia mencapai sekitar 8-9 miliar ton, Bahlil merinci volume yang diperdagangkan hanya 1,2-1,3 miliar ton. Indonesia berkontribusi sangat besar dalam perdagangan tersebut, dengan produksi ekspor batubara berada di kisaran 600-700 juta ton. Sehingga hampir 50 persen pasokan batubara dunia berasal dari Indonesia.