Bayar PBB-P2 untuk Warga Jakarta Bisa Dicicil, Simak Urutan Caranya

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan kebijakan baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kini warga Jakarta bisa mencicil pembayaran PBB-P2. Skema ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah.

Berikut ini penjelasan lengkap mengenai ketentuan, tata cara pengajuan, dokumen yang dibutuhkan, dan hal penting yang harus diperhatikan.

Siapa yang Berhak dan Berapa Lama Angsuran Diberikan?

Fasilitas cicilan diberikan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan atau terkena keadaan kahar (force majeure) seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, wabah penyakit, dan lainnya.

Dikutip dari keterangan tertulis bapenda DKI Jakarta, Sabtu (12/7/2025), beberapa ketentuan pengajuan angsuran:

• Durasi maksimal: 24 bulan, disesuaikan dengan permohonan wajib pajak dan persetujuan Gubernur.
• Bunga: Tetap dikenakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
• Batasan: Wajib pajak yang sebelumnya sudah mengajukan perpanjangan waktu pembayaran atau pelaporan pajak tidak bisa mengajukan angsuran.

Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Angsuran

Wajib pajak yang ingin mencicil PBB-P2 harus melalui beberapa tahapan:

• Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Bapenda melalui pejabat yang ditunjuk.
• Permohonan bisa dikirim langsung, lewat pos/ekspedisi, atau secara elektronik.
• Isi surat permohonan harus mencantumkan data wajib pajak, objek pajak, jumlah terutang, dan alasan pengajuan.
• Sertakan pula usulan skema pembayaran untuk setiap periode angsuran.

Agar permohonan bisa diproses, beberapa dokumen perlu dilampirkan:

• Fotokopi KTP (perorangan) atau akta pendirian dan identitas pengurus (untuk badan usaha).
• Surat kuasa dan KTP penerima kuasa (jika permohonan dikuasakan).
• Laporan keuangan (jika alasan pengajuan karena kesulitan keuangan).
• Dokumen pendukung lainnya untuk keadaan kahar.
• Surat ketetapan pajak (jika sudah diterbitkan).
• Surat paksa (jika sudah dilakukan penagihan pajak).

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan angsuran:

• Wajib pajak yang telah diberi fasilitas angsuran tidak bisa lagi meminta perpanjangan waktu pembayaran atau pelaporan.
• Persetujuan angsuran bisa berlaku untuk seluruh atau sebagian dari jumlah dan/atau masa cicilan yang diajukan.
• Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan secara bertahap dan ringan.

Informasi lebih lanjut mengenai angsuran PBB-P2 dapat diperoleh melalui kanal resmi Bapenda DKI Jakarta atau layanan informasi perpajakan daerah.