Bulog Salurkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP hingga Akhir 2025, Harga Sesuai HET

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras dalam Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Beras SPHP) sebagai upaya menahan laju kenaikan harga beras di pasaran. Penugasan ini diberikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Surat Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025, tertanggal 8 Juli 2025.

Program SPHP akan dilaksanakan sepanjang Juli hingga Desember 2025 dengan target distribusi sebesar 1.318.826.629 kilogram atau sekitar 1,3 juta ton beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke berbagai wilayah di Tanah Air.

Langkah ini diambil menyusul tren harga beras medium yang terus naik dan telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dalam Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2024, berdasarkan data Panel Harga Pangan per 9 Juli 2025.

“SPHP dan Banpang menjadi dua instrumen intervensi pasar, sehingga diharapkan dengan kedua program ini membuat pasokan dan harga beras lebih stabil,” ujar Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/7/2025).

Distribusi beras SPHP akan dilakukan melalui saluran resmi, seperti:

1. Pengecer di pasar rakyat,
2. Kios Pangan binaan pemerintah,
3. Pemerintah daerah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM),
4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mulai tahun ini resmi terlibat untuk memperluas jangkauan distribusi.

Mengacu pada Keputusan Kepala Bapanas Nomor 215 Tahun 2025, mitra penyalur wajib mematuhi sejumlah ketentuan, di antaranya:

• Dilarang mencampur beras SPHP dengan jenis lain,
• Maksimal pembelian oleh konsumen: 10 kg atau 2 pak,
• Beras SPHP tidak boleh diperjualbelikan kembali,
• Pengemasan 50 kg hanya berlaku di wilayah khusus seperti Maluku, Papua, dan daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan).

Harga penjualan beras SPHP dari gudang Bulog ke mitra penyalur juga telah ditetapkan sebagai berikut:

• Rp 11.000/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi
• Rp 11.300/kg untuk wilayah Sumatera lainnya, NTT, dan Kalimantan
• Rp 11.600/kg untuk Maluku dan Papua.

Masyarakat dapat membeli beras SPHP sesuai HET beras medium yang ditentukan pemerintah. Jika ada pelanggaran harga, pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan melakukan penindakan tegas.

Perum Bulog menyatakan komitmennya dalam menjalankan program ini dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance).

Program SPHP tidak hanya menjadi bentuk intervensi pemerintah terhadap harga, tetapi juga bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan akses pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.