TikTok Bantah Tuduhan Monopoli dalam Akuisisi Tokopedia

Liputan6.com, Jakarta TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd membantah tuduhan praktik monopoli yang disampaikan oleh investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sidang lanjutan perkara Nomor 01/KPPU-M/2025. Sidang tersebut membahas penilaian menyeluruh atas akuisisi saham PT Tokopedia oleh TikTok dan digelar di Jakarta pada Selasa (10/6).

Dalam keterangannya, kuasa hukum TikTok, Farid Fauzi Nasution, menyatakan bahwa pihaknya selalu menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"TikTok selalu berkomitmen dengan prinsip-prinsip persaingan sehat dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," tegas Farid di hadapan majelis sidang KPPU, dikutip dari Antara, Selasa (10/6/2025).

Tak Ada Pemaksaan dalam Metode Pembayaran dan Logistik

Farid menekankan bahwa TikTok, Tokopedia, dan Shop by Tokopedia tetap membuka pilihan bebas bagi konsumen maupun mitra dalam hal penyediaan jasa logistik dan metode pembayaran.

Ia memastikan tidak ada praktik pemaksaan dalam bentuk tying atau bundling yang mengikat konsumen untuk menggunakan layanan tertentu melalui iming-iming promosi diskon atau sejenisnya.

"Kami memahami dan menyetujui penilaian KPPU. Baik Tokopedia maupun Shop by Tokopedia telah bekerjasama dengan berbagai penyedia jasa logistik dan pembayaran yang sebagian besar juga menjalin kerjasama secara bersamaan dengan platform e-commerce lain di Indonesia," jelas Farid.

Sebagai bentuk komitmen, TikTok juga mengusulkan adanya tambahan rumusan aturan yang memperjelas larangan atas praktik tying dan bundling, terutama dalam bentuk diskon atau promosi yang bersifat mengikat.

Secara umum, tying merupakan strategi menjual satu produk dengan syarat konsumen juga harus membeli produk lain. Sedangkan bundling adalah penjualan beberapa produk sekaligus dalam satu paket harga.

TikTok juga menegaskan bahwa platformnya tidak pernah membatasi pengguna untuk mempromosikan produk dari platform e-commerce lain. Selama konten yang dibagikan sesuai dengan pedoman komunitas dan hukum yang berlaku di Indonesia, pengguna tetap memiliki kebebasan berekspresi.

"Kami sepenuhnya mendukung persetujuan bersyarat ini dan mengkonfirmasi bahwa platform media sosial TikTok menjunjung tinggi kebebasan pengguna untuk membagikan konten, termasuk mempromosikan produk yang terdapat di platform e-commerce lain di luar Tokopedia dan Shop by Tokopedia," ujar Farid.

Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan atas kekhawatiran bahwa integrasi antara media sosial TikTok dan e-commerce Tokopedia bisa membatasi akses pasar bagi pelaku usaha lain.

Sidang lanjutan atas perkara akuisisi Tokopedia oleh TikTok dijadwalkan akan kembali digelar pada Selasa, 17 Juni 2025 di kantor KPPU, Jakarta.

Dalam sidang sebelumnya pada 27 Mei 2025, investigator KPPU menyatakan bahwa transaksi tersebut berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Sejumlah persetujuan bersyarat pun telah diusulkan oleh investigator kepada TikTok dan Tokopedia untuk mencegah dampak negatif terhadap ekosistem e-commerce nasional.