DPR Merasa Jadi Tumbal SBY Soal BBM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, namun waktu kenaikan harga ditetapkan setelah pemerintah dan DPR merampungkan pembahasan kompensasi yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013.

Atas keputusan tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis merasa SBY telah menumbalkan DPR dengan melempar bola panas kenaikan harga BBM ke wakil rakyat.

"Kalau harga BBM tidak jadi naik, nanti DPR disalahkan. Begitupun jika DPR setuju harga dinaikkan, DPR yang akan disalahkan. Ini sama saja menumbalkan DPR," tutur dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (2/5/2013).

Menurut dia, sikap lepas tangan pemerintah ini berbeda dengan saat pembahasan subsidi BBM dalam APBN 2013. Waktu itu pemerintah meminta diberikan kewenangan penuh menaikkan harga BBM subsidi tanpa meminta persetujuan ke DPR.

"Sudah diizinkan. Kok ini malah dibalikin lagi bolanya ke DPR. Sepertinya pemerintah ingin berlindung dibalik DPR," ungkap Harry.

Harry berpendapat hal ini menunjukkan pemerintah tidak mau menyelesaikan masalah soal BBM. Pasalnya jika DPR menolak kenaikan harga BBM, maka masalah subsidi BBM akan dilemparkan ke pemerintahan yang baru.

"Presiden tidak peduli beban, tapi lebih mementingkan citra. Saya belum tahu apakah ini akan disetujui atau tidak karena pilihannya tergantung ke partai mau bagaimana. Paling akan voting lagi," ungkap politisi Partai Golkar ini.

Senada dengan Harry,  Wakil Komisi VII DPR Effendi Simbolon merasa prihatin dengan sikap yang diambil pemerintah. Pernyataan yang menyebutkan kenaikan harga BBM menunggu selesainya pembahasan kompensasi, menunjukkan pemerintah ingin mengambil keuntungan dari bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan ke rakyat.

Pemberian BLT ini justru akan menguntungkan partai politik yang sedang berkuasa saat ini menjelang pemilihan umum (pemilu) 2014.

"Kenaikannya tergantung tersedia dana kompensasi. Masa kejadian Pemilu 2009 mau diulang. Waktu itu ada Century, sekarang mau ambil keuntungan dari BLT," tuturnya

Efendi menyatakan dirinya menolak usulan kenaikan harga BBM subsidi pada tahun ini. Apalagi pemerintah juga tidak memiliki road map yang jelas untuk mengelola subsidi BBM.

"Subsidi BBM itu bengkak itu karena pemerintah tidak becus kelola BBM atau subsidi. Kalau mau selesaikan masalah ini secara jangka panjang, seharusnya siapkan transportasi massal atau laksanakan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG)," paparnya. (Ndw)