Kemenkeu: KAP Tak Terbitkan LAI Tanpa Kode QR Kena Sanksi

SE-4/PPPK/2024 membawa perubahan signifikan dengan memuat ketentuan terkait penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) yang dilengkapi dengan Kode QR. Dengan diterbitkannya SE ini, 

"PPPK berharap manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh pengguna jasa dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Pengguna jasa yang memilih KAP tanpa menerbitkan LAI dengan Kode QR  berpotensi menghadapi kesulitan dalam melakukan verifikasi kredibilitas laporan keuangan entitas," ujarnya.

Seiring dengan ketentuan peraturan yang berlaku, KAP yang belum atau tidak menerbitkan LAI dengan Kode QR dapat dikenai sanksi, yaitu pembekuan izin selama periode minimal satu tahun dan maksimal dua tahun sesuai dengan PMK-186/PMK.01/2021.

Sanksi ini, selain berdampak pada reputasi KAP, juga berpotensi menyebabkan kehilangan kepercayaan dari klien dan pemangku kepentingan.

Surat edaran ini dilandasi oleh beberapa dasar hukum, antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, para pengguna dapat menghubungi pusat layanan 134 atau mengirim email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan laporan keuangan BA015 (Kementerian Keuangan) dan laporan keuangan BA Bendahara Umum Negara (BUN).

"APBN sebagai instrumen negara harus dijaga kesehatannya. @bpkriofficial merupakan mitra @kemenkeuri dalam menjaga kesehatan APBN #UangKita melalui pemeriksaan laporan keuangan BA015 (Kementerian Keuangan) dan laporan keuangan BA Bendahara Umum Negara (BUN)," tulis Sri Mulyani dikutip dari instagram pribadinya, Rabu (31/1/2024).

Adapun kata Menkeu, proses entry meeting pemeriksaan BA015 dan BUN dengan Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan kemarin sore (30/1).

Pemeriksaan ini merupakan sebuah proses yang tertuang dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa Menteri dan pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan pengguna barang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan yang akan diperiksa ini merupakan pertanggungjawaban APBN 2023 yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan BA015 adalah laporan konsolidasi seluruh satuan kerja (satker) di lingkup Kemenkeu, dengan total 899 satker yang terdiri dari 12 unit Eselon I dan 7 Badan Layanan Umum (BLU). Sedangkan, laporan keuangan BA BUN merupakan konsolidasi dari 10 entitas, yang terdiri dari 788 satker.

Menkeu menegaskan, Kemenkeu berkomitmen penuh dan terus konsisten meningkatkan kualitas laporan keuangan BA015 dan BA BUN dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara serius dan sungguh-sungguh.

"Kami berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dan diperoleh kembali kali ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Anggota II BPK RI Bapak Daniel Lumban Tobing dan tim yang akan melaksanakan proses pemeriksaan kedua laporan keuangan tersebut," pungkasnya.