KCI Pilih KRL Impor Asal China Karena Ancaman Penundaan Utang Kereta Cepat, Benarkah?

Liputan6.com, Jakarta Keputusan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk mendatangkan tiga rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru impor asal China menuai polemik.

Bahkan, tak sedikit netizen yang menyebut langkah KCI tersebut karena mendapat ancaman dari pihak China untuk menyetop pemberian utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Adapun, nilai pengadaan tiga rangkaian KRL impor China sekitar Rp 783 miliar

Demi Konten, Pemuda di Depok Bobol Top Up Kartu KRL

"Menarik, ternyata keputusan Indonesia impor KRL baru dari China, bukan Jepang, gegara pihak China ancam menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang, kata sumber CNN," tulis pengguna akun X (Twitter) @kabarpenumpang dikutip, Selasa (6/5/2024).

Respons KCI

Lantas bagaimana respon PT KCI?

Vice President Corporate Secretary KCI Anne Purba membantah informasi yang beredar terkait adanya ancaman pihak China untuk menyetop pemberian atang proyek KCJB dibalik impor tiga rangkaian KRL baru produksi CRRC Sifang Co., Ltd.

Anne menyebut, proses pengadaan impor tiga rangkaian KRL baru asal China tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

"Tidak ada hubungannya, pure gak ada hubungannya. Pengadaannya, prosesnya, benar-benar pengadaan. tidak ada pengaruh dark siapapun,"dalam acara Konferensi Pers di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

Lanjutnya, proses pengadaan tiga rangkaian KRL baru impor asal China tersebut juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Keterlibatan lembaga negara tersebut untuk memastikan proses pengadaan yang dilakukan PT KCI telah sesuai prosedur yang berlaku.

"Makanya selalu ada BPKP, LKPP, jadi memang proses pengadaan harus ada pembanding, tidak ada rekomendasi dari siapapun," pungkas Anne.

2 dari 4 halaman

Kontrak Kerja Sama

Polemik Impor 29 Unit Rangkaian KRL Bekas dari Jepang — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak usulan PT KCI untuk mengimpor rangkaian kereta bekas dari Jepang serta meminta perseroan membeli produk dalam negeri dari PT Industri Kereta Api. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter bersama CRRC Sifang Co., Ltd. melakukan penandatanganan kontrak kerja sama pengadaan tiga rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru buatan China di Beijing, China pada 31 Januari 2024.

Tercatat, nilai pengadaan tiga rangkaian KRL baru impor asal China sekitar Rp 783 miliar.

Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto menyampaikan, pengadaan KRL baru asal China tersebut mempertimbangkan jumlah pengguna yang mencapai hampir 1 juta orang per hari. Adapun, tiga rangkaian KRL baru yang dibeli KAI Commuter dengan tipe KCI-SFC120-V.

"Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek tahun 2024 -2025 yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya," ujar Asdo dalam keterangannya.

Asdo melanjutkan, pengadaan tiga KRL baru impor asal China ini juga merupakan bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada bulan Juni 2023 lalu.

3 dari 4 halaman

BPKP Belum Kantongi Permintaan Audit 3 Rangkaian KRL Impor Asal China Senilai Rp 783 Miliar

Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Akuntan Negara Sally Salamah mengaku belum memperoleh permintaan audit atas pengadaan tiga (3) rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru asal China oleh KAI Commuter.

Adapun, nilai pengadaan tiga rangkaian KRL baru asal China tersebut mencapai Rp 783 miliar.

"Belum tahu. Kami belum melakukan evaluasi ataupun auditnya," kata Sally kepada awak media di Gedung BPKP, Kamis (1/2).

Sally pun mengaku belum mengetahui alasan pemerintah menyetujui KAI Commuter untuk melakukan impor rangkaian KRL dari China ketimbang Jepang. Dia menyebut keputusan untuk melakukan impor tiga rangkaian KRL tersebut merupakan keputusan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan.

"Tanya ke KAI, yang impor baru (KRL China) itu keputusan rapat. Jadi rapat yang waktu dipimpin pak Luhut," ucapnya.

Meski demikian, BPKP menyatakan kesiapan untuk melakukan audit atas pengadaan tiga rangkaian KRL baru asal China jika diminta oleh PT KAI.

"Mungkin saja kalau mereka meminta (audit). Kalau di BPKP prosedurnya mereka minta ada expose (membuka) dulu, di standar kami begitu. Ketika mereka expose bisa jadi kita melakukan penugasan tersebut," tegas Sally.

4 dari 4 halaman

KRL China

Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter bersama CRRC Sifang Co., Ltd. melakukan penandatanganan kontrak kerjasama pengadaan tiga (3) rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru buatan China di Beijing, China pada 31 Januari 2024. Tercatat, nilai Pengadaan tiga rangkaian KRL baru impor asal China sekitar Rp 783 miliar.

Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menyampaikan, pengadaan KRL baru asal China tersebut mempertimbangkan jumlah pengguna yang mencapai hampir 1 juta orang per hari. Adapun, tiga rangkaian KRL baru yang dibeli KAI Commuter dengan tipe KCI-SFC120-V.

"Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek tahun 2024 -2025 yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya," ujar Asdo dalam keterangannya dikutip Kamis (1/2).

Asdo melanjutkan, pengadaan tiga KRL baru impor asal China ini juga merupakan bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada bulan Juni 2023 lalu. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder lainnya.