Hitung-Hitung Harga BBM Imbas Tarif Pajak PBBKB 10%, Naik Berapa?

Selama ini Penyedia BBKB seperti Pertamina Patra Niaga, memungut langsung PBBKB dari pengusaha SPBU yang ada lewat penebusan BBM oleh pengusaha SPBU dan bukan memungut langsung dari pembelian BBM yang dilakukan oleh tiap konsumen.

Pemungutan ini dilakukan bersamaan ketika pengusaha SPBU melakukan pembayaran pemesanan pembelian BBM lewat LO kepada pihak Pertamina.

"Karenanya ketika terdapat adanya perbedaan tarif PBBKB dan perbedaan pengenaan terhadap konsumennya, ini pasti sangat membuat ruwet pemungutan PBBKB tersebut," ujar Sofyano.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah menghitung dampak dari pajak motor BBM naik. Termasuk dampaknya pada harga jual BBM hingga alokasi subsidi energi.

Hal ini lantaran salah satu yang menjadi syaratnya juga adalah tingkat kualitas BBM yang juga ditingkatkan. Tujuannya, mengurangi emisi dari BBM dengan kualitas rendah.

"Kita mau masuk ke euro 4, euro 5, sehingga (kandungan) sulfurnya diturunkan. Itu sehingga nanti mobil-mobil ini bahan bakarnya akan lebih bagus kualitasnya, sehigga demikian polusi akan kurang juga," ungkap Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, dikutip Minggu (28/1/2024).

Siap-Siap Harga BBM Naik

Dia memgatakan, ada kemungkinan harga BBM meningkat imbas dari naiknya kualitas tadi. Di sisi lain, alokasi subsidi terhadap BBM juga bisa dialihkan ke sektor-sektor lainnya. Namun, hal itu masih sebatas wacana awal.

"Kita juga belum tau, mungkin saja, saya juga baru sepintas, bisa saja harga biaya subsidi menjadi berkurang nanti, we dont know. Jadi gak perlu lagi subsidi ke sana, kita belum tau kita lagi hitung baik-baik," urainya.

Menko Luhut menegaskan, dasar dari wacana menaikkan pajak motor BBM adalah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Tujuannya juga untuk mengurangi paparan polusi udara.

"Sekarang kita lagi mengkaji, nanti Rachmat (Kaimuddin), deputi saya sedang menghitung angkanya. Mungkin dia sudah ada sekarang, nanti saya cek, saya pas mau telepon juga," ucap Menko Luhut.

Lebih lanjut, Menko Luhut bilang seiring dengan kebijakan itu, nantinya akan diperkuat oleh transportasi umum. Harapannya, transportasi massal ini bisa menopang kebutuhan mobilitas masyarakat.

"Nah tadi saya sudah singgung EV, jadi EV ini semua kita percepat supaya digunakan sebanyak mungkin," kata dia.

"Kemudian kita perbaikin public transportation, LRT, ktia bangun lagi, jadi kemudian kereta api cepat itu, itu kita percepat lagi kita bangun supaya ekosistem moda transportasi kita itu betul-betul menjadi satu kesatuan," sambungnya.

Masih Wacana

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana kenaikan pajak motor BBM masih sebatas wacana awal. Dia mengaku mengantongi banyak wacana untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Dia menjelaskan pada proses wacana awal ini, segala masukan dari publik akan jadi satu poin pertimbangan. Hitungan terkait pajak motor BBM juga masih digodok oleh timnya.

"Salah satu yang terpikir, ini baru wacana sangat awal, nanti kita dengerin dari publik masukan itu, jadi jangan dibilang kok pikiran saya jahat, enggak, kita nyari solusi yang terbaik, kita ajak semua masyarakat lihat, kalau ada pintar-pintar itu silakan, boleh datang ke saya," ujar Menko Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Selain wacana kenaikan pajak tadi, dia mengaku ada opsi-opsi lainnya seperti kawasan khusus kendaraan listrik. Wacana tersebut mengacu pada kebijakan yang sudah ada terkait kawasan ganjil-genap di DKI Jakarta.