BPH Migas Selamatkan Uang Negara Rp 72,99 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus melakukan pengawasan saluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dari pengawasan tersebut, BPH Migas mampu menyelamatkan uang negara dari potensi pemborosan Rp 62,65 miliar dan dari penyelewengan distribusi Rp 10,34 miliar.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjabarkan, potensi pemborosan yang berhasil dihalau oleh BPH Miogas dengan adanya koreksi terhadap volume penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

"BPH Migas melakukan verifikasi secara berkala, baik setiap bulan maupun secara triwulanan terhadap volume penyaluran JBT dan JBKP," ungkap Erika dalam Konferensi Pers di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (31/12/2023).

Dia mengatakan, hasil verifikasi dalam kurun waktu Januari-November 2023, BPH Migas berhasil mengkoreksi volume penyakuran BBM Solar subsidi sebesar 6.172,547 kiloliter.

"Subsidi kompensasi dengan koreksi tersebut setara Rp 62,65 miliar," ucapnya.

Sebagai rinciannya, koreksi volume terbesar berada pada sektor transportasi darat sebesar 6.027,07 kiloliter. Kemudian sektor transportasi laut sebesar 112,477 kiloliter, sektor perikanan sebesar 21,5 kiloliter, sektor layanan umum sebesar 10 kiloliter, dan sektor kereta api sebesar 1,5 kiloliter.

Sementara itu, penyaluran BBM Solar per 28 Desember 2023 tercatat telah melebihi kuota dengan saluran 17,46 juta KL dibanding kuota solar subsidi 17 juta KL.

Penyimpangan Distribusi

Pada konteks pengawasan, BPH Migas juga bergandengan dengan Polri dalam penegakan hukum. Utamanya pada kejadian penyimpangan distribusi BBM solar bersubsidi atau Pertalite.

Erika mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas dengan mencatatkan penyelamatan uang negara hingga Rp 10,34 miliar.

"Selama Januari sampai dengan 29 Desember 2023, terdapat 663 kegiatan pemberian keterangan ahli dengan jumlah total volume barang bukti sebesar 1.751.638 liter pada dugaan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas," kata Erika.

"Dengan jenis barang bukti BBM Minyak Solar Bersubsidi, BBM Khusus Penugasan, Minyak Tanah Subsidi, Minyak Olahan dan BBM Non Subsidi dengan potensi penyelamatan sebesar kurang lebih 10,34 miliar rupiah," sambungnya.

Pengawasan, penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat volume juga menggandeng institusi penegak hukum lainya seperti TNI dan Badan Intelejen Negara (BIN).

"Pada tahun 2023, BPH Migas juga telah melakukan kerja sama dengan BIN dalam rangka penguatan kegiatan pengawasan agar subsidi energi dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Di samping itu juga secara intensif telah dilaksanakan sosialisasi tugas fungsi dan capaian kinerja BPH Migas bersama dengan Komisi VII DPR RI," pungkas Erika.