Petani Sawit Swadaya Jambi Pertahankan Sertifikat ISPO 4 Tahun Beruntun

Diantaranya adalah membantu pendampingan sehingga pada pada tahun yang sama anggota koperasi berhasil meraih ISPO. Dengan ISPO, anggota koperasi memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai administrasi koperasi, pengelolaan kebun berkelanjutan, pengelolaan areal bernilai konservasi, dan pemahaman mengenai skema perbedaan penjualan harga tandan buah segar (TBS).

"Dengan pendampingan dari perusahaan, kami dapat memenuhi kaidah-kaidah berkelanjutan sehingga berdampak pada kesejahteraan petani," ujar dia. Saat ini KTSL beranggotakan 832 petani yang mengelola kebun kelapa sawit seluas 1.355 ha.

Menurut Manager Pembelian TBS PT AIP Junaedi, pihaknya telah menerapkan transparansi skema harga perlakuan yang adil bagi koperasi petani swadaya yang telah bersertifikat ISPO dan Non-ISPO. Dalam skema itu juga diterapkan skema harga berbasis mutu TBS. Selain itu juga diberlakukan jaminan penerimaan TBS petani jangka panjang melalui pola hubungan yang saling menguntungkan kedua pihak.

"Kami sangat concern dengan kesejahteraan petani karena mereka adalah salah satu mitra utama perusahaan, " kata Junaedi.

Indonesia terkenal sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia lantaran luasnya area penanaman kelapa sawit setiap tahunnya. Namun saat ini, produksi minyak sawit yang tidak berkelanjutan tengah menjadi perhatian dunia.

Salah satunya terkait keputusan Uni Eropa (UE) yang memberlakukan Undang-Undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) atau UU Anti-Deforestasi Eropa.

Dalam diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), perwakilan divisi Amerop Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Emilia H Elisa mengatakan kebijakan EUDR sebagai keputusan internal Uni Eropa tanpa melibatkan secara formal negara-negara produsen, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, sikap dan posisi pemerintah Indonesia terhadap kebijakan deforestasi Uni Eropa tersebut “Not comply.”

Emilia mengatakan pemberlakuan kebijakan EUDR berdampak multidimensi, terutama terhadap petani kecil yang berpeluag terisolasi dalam supply chain.

Merespon sikap pemerintah, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebagai asosiasi pengusaha minyak sawit tegak lurus dengan sikap pemerintah.

“GAPKI mengikuti posisi pemerintah, kalau pemerintah menolak, GAPKI juga menolak” ungkap Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, Azis Hidayat.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, menghormati sikap dan posisi pemerintah. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hal yang lumrah dan menunjukkan sikap tegas pemerintah mengingat beragam gagasan atau proposal EU terhadap sawit Indonesia cenderung merugikan.

Tauhid menambahkan kebijakan EUDR dalam jangka panjang akan berdampak pada produk sawit yang diproduksi dari negara lain. Sedangkan dalam jangka pendek, pangsa pasar kelapa sawit Indonesia di Eropa berkurang. Meski Indonesia menolak aturan tersebut, pemerintah tetap harus melakukan percepatan untuk mengantisipasi ketentuan EUDR.

Dengan sikap tegas pemerintah, Emilia menekankan pentingnya dukungan dari pimpinan untuk memperkuat kedudukan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB).

Penguatan kebijakan akan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait implementasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Penguatan RAN-KSB termasuk implementasi sistem sertifikasi ISPO memainkan peran penting dalam upaya Pemerintah mempromosikan produksi kelapa sawit berkelanjutan dan memastikan industri ini sejalan dengan standar lingkungan dan sosial,” tutur Emilia.