Sukses

Ketua MPR: Masyarakat Tak Butuh Rice Cooker Gratis, tapi Harga Pangan Murah

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kebijakan Menteri ESDM soal pengadaan rice cooker gratis. Hal ini dianggap kebijakan tidak urgent.

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan Kementerian ESDM mengenai bagi-bagi rice cooker gratis menuai pro dan kontra. Kali ini, kritikan datang dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Dia memandang kebijakan bagi-bagi rice cooker gratis ini tidak urgent.

Bamsoet meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, mengkaji kembali Peraturan Menteri/Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga, utamanya terkait pemberian rice cooker gratis tersebut.

"Dikarenakan pengalokasian anggaran untuk pembagian rice cooker gratis di tahun ini cukup besar yakni Rp 347,5 miliar," tegas Bamsoet, Senin (16/10/2023).

Ketua MPR ini juga mengharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan dari pemberian rice cooker gratis tersebut.

Sosialisasi ini termasuk skema dari target penerima, kualitas rice cooker, hingga daya listrik rice cooker agar tidak memberatkan listrik masyarakat.

Bikin Kebijakan Tepat Sasaran

Bamsoet berpesan agar setiak kebijakan yang dibuat pemerintah lebih memperhatikan akar persoalan. Hal ini agar kebijakan atau rencana yang dicanangkan tepat sasaran, dan benar-benar mampu menjawab pertanyaan atau persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

"Pemerintah harus bisa memetakan kebutuhan masyarakat terkait pangan, dikarenakan saat ini masyarakat lebih membutuhkan harga pangan murah dibanding bantuan rice cooker, mengingat harga sejumlah bahan pangan, termasuk beras, saat ini sedang melonjak tinggi," pungkasnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Mau Bagi-Bagi 500 Ribu Rice Cooker Gratis, Mereknya Maspion?

Pemerintah berencana untuk membagikan alat penanak nasi atau rice cooker secara gratis. Pada tahun ini, rencananya akan rice cooker disebar sebanyak 500 ribu unit ke masyarakat.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan kriteria rice cooker yang dibagikan adalah produk dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi. Salah satu merek yang disebutnya adalah Maspion.

"Pokoknya dalam negeri, TKDN. Semaksimal mungkin, kan yang tukang bikin itu kan, coba liat mesin-mesin kompor itu kan, Maspion, pokonya nasional kita ini," ujar dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/10/2023).Dia mengatakan, upaya bagi-bagi rice cooker gratis agar masyarakat yang menggunakan LPG untuk menanak nasi bisa beralih. Tujuan besarnya adalah mengurangi impor LPG.

Bukan Hal Mubadzir

Menurut Arifin, langkah ini bukan suatu hal yang mubazir. Data yang dikantonginya menyebut ada sekitar 60 juta rumah tangga yang masih menggunakan LPG.

"Engga (mubazir) dong, karena kalau engga dicoba gimana, kalau engga di pakai kita mau impor LPG terus? Ada yang suka impor LPG memang," jelasnya.

"Paling utama adalah defisit impor LPG," sambung Arifin Tasrif.

3 dari 3 halaman

Dilakukan Bertahap

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pembagian alat pemasak nasi listrik atau rice cooker gratis bakal dilakukan secara bertahap untuk setiap paket.

Arifin menjelaskan, penyaluran rice cooker gratis ini akan dipilah berdasarkan paket yang telah disiapkan. Sehingga, untuk tahap pertama pun akan diselesaikan pada tahun ini.

"Ya, kita akan selesaikan. Itu kan ada paket per paket. Paket tahun ini diselesaikan tahun ini," ujar Arifin di sela acara Indonesia Mining Summit 2023 di Bali, Selasa (10/10/2023).

Namun begitu, ia belum bisa membocorkan proses distribusi dari rice cooker gratis tersebut. Meski begitu, Arifin percaya program ini selaras dengan misi pemerintah menjemput energi ramah lingkungan.

"Ini kan bagian daripada, satu, mengurangi emisi. Kemudian nanti kebutuhan listriknya bisa pakai energi terbarukan untuk kelistrikan rumah tangga. Itu jadi salah satu program pemerintah," ungkapnya

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.