Tak Mau Ditinggal Seperti Brasilia, Otorita IKN Cetuskan 'Sabuk Hijau Nusantara"

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat wawancara khusus di Jakarta, Rabu (1/2/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono tak ingin ibu kota baru itu bernasib seperti Brasilia di Brasil. Maka, diperlukan satu lingkup koridor agar IKN Nusantara bisa berjalan sesuai rencana.

Koridor ini dituangkan dalam gerakan Sabuk Hijau Nusantara yang digagas oleh Katadata Green, situs aplikasi donasi benih, Benih Baik, dan platform penghitungan jejak karbon, Jejakin. Gerakan ini dimulai dengan penanaman 10.000 pohon di Nusantara.

Bambang menyambut baik. Menurutnya, ini jadi koridor untuk menentukan arah pengembangan IKN Nusantara kedepannya. Dia tak mau IKN Nusantara bernasib seperti Brasilia, Brasil.

"Supaya IKN benar-benar gak melebar kemana-mana, planing-nya bagus tak seperti kota-kota yang ada, Brasilia City misalnya," kata dia dalam Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2023, di Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Dia menyebut, Brasilia berkembang tak sesuai dengan rencana awal pengembangan. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa juga tak ingin IKN menjadi seperti Brasilia.

Bambang juga mengatakan, aksi ini jadi salah satu eujud dari crowdfunding untuk IKN Nusantara. Dia mengaku sempat dikritik soal konsep crowdfunding sebelumnya.

"Luar biasa, ini merupakan sejarah baru bagi kami di IKN, karena ini juga merupakan salah satu bentuk crowdfunding," ungkapnya.

"Pada zaman dulu saya dikritik roud funding, crowdfunding itukan dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Dan salah satu teknik pendanan," sambung Bambang Susantono.

2 dari 3 halaman

Brasilia Ditinggal Penduduk

FOTO: Kepala Bappenas Bahas Evaluasi hingga Rencana Kerja Bersama DPR — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/2/2022). Rapat membahas evaluasi dan capaian kinerja tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku enggan IKN Nusantara bernasib seperti Brasilia, Ibu Kota Brasil. Utamanya soal kependudukan di IKN Nusantara.

Suharso mengatakan keengganannya itu merujuk pada rasio masyarakat yang tinggal di kawasan ibu kota baru. Jika dibandingkan, Brasilia yang menggantikan Rio de Janeiro ejak 1960 itu sepi penduduk.

Untuk menjaga itu, Suharso menyusun aturan mengenai perolehan hak atas tanah. Artinya, ada kemudahan dari segi kepemilikan bagi orang untuk tinggal di wilayah IKN Nusantara.

"Kita khawatirkan, yang dikhawatirkan, ke depan terkait dengan soal hak milik atas tanah itu kalau tidak ditetetapkan, atau dimudakhan bagaimana tata cara protokol perolehannya, IKN mungkin akan sama nasibnya dengan Brasilia," ujarnya dalam Rapat Panja Perubahan RUU IKN dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (18/9/2023).

"Di mana publik atau masyarakat akan lebih cenderung ringgal di luar delineasi kota IKN," sambungnya.

3 dari 3 halaman

Kemudahan Kepemilikan Tanah

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Ibu Kota Negara (IKN) dia menyisipkan aturan soal kepemilikan tanah tadi. Harapannya, orang-orang kemudian berminat untuk tinggal di kawasan IKN Nusantara.

"Nah kita sekrang ingin membuat itu menjadi elbih mudah di dalam IKN. Itu daya tarik membuat itu lebih atraktif orang tinggal di dalam IKN," urainya.

Suharso menjelaskan, tata cara perolehan hak atas tanah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Disamping itu, dia ingin aturan di IKN Nusantara lebih mudah.

"Pada umumnya, terkait dengan misalnya kepemilikan hak milik itu dapat dikatakan tidak dengan serta merta," ujarnya.