Mendag Pantau Harga Beras dan Bapok di Pasar Johar Semarang, Ini Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menagatakan, harga beras di Pasar Johar Semarang, Jawa Tengah (Jateng) masih terpantau mahal. Tak tanggung-tanggung, beras jenis premium yang biasanya dikisaran Rp 50 ribu untuk ukuran 5 kilogram (kg) saat ini dijual Rp 70 ribu.

Hal ini Zulkifli Hasan ungkapkan usai melakukan kunjungan ke Pasar Johar. Dalam kunjungan ini, Mendag juga menggelar pasar mudah di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (Jateng).

"Memang beras tadi kelihatan, kalau dibagikan berebut. Berarti mahal," kata Zulkifli Hasan usai kegiatan pasar murah Selasa (26/9/2023).

Berbeda, saat pembagian ayam dan daging warga tidak berebut. Ia pun menyimpulkan bahwa harga ayam dan daging di Semarang sudah wajar.

"Makanya untuk beras saya keliling Indonesia," ucapnya.

Pemerintah memberikan bantuan beras sebanyak 10 kilogram sejak September 2023. Hal itu dilakukan untuk menekan laju harga beras agar tidak ugal-ugalan.

"Kita juga bikin pasar murah," imbuhnya.

Mendag menyarankan agar di saat harga beras melambung naik diharapkan masyarakat bisa membeli beras Bulog dengan kualitas beras bagus dan harganya yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

"Untuk yang premium, sepertinya mengikuti harga pasar. Jadi, bisa beli di Bulog saja," ucap dia.

Namun, Zulkifli Hasan menjelaskan Kementerian Perdagangan akan mengupayakan agar harga beras kembali normal. Hal itu diakui memang tidak mudah.

"Rata-rata tidak bisa turun karena harganya tinggi itu. Jadi yang masih ada persoalan ini beras saja," imbuhnya.

Dengan bantuan beras dan program pasar murah bisa membuat harga beras agar bisa turun. Serta, ia mengingatkan agar masyarakat tak perlu panik karena, ia memastikan stok beras masih memumpuni dan sangat cukup.

"Tak usah khawatir, berasnya banyak lebih dari biasanya," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Indonesia Punya Stok 2 Juta Ton, Kok Harga Beras Masih Meroket?

Bansos Beras — Presiden Joko Widodo atau Jokowi merilis program bansos beras atau Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah. (merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga, memastikan cadangan beras yang dimiliki Pemerintah sekitar 2 juta ton, diyakini mampu memenuhi kebutuhan secara nasional hingga akhir 2023.

"Cadangan beras kita cukup sampai akhir tahun dengan total persediaan sekitar 2 juta ton," kata Wamendag Jerry saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Wamendag mengaku, dirinya bersama jajaran Kementerian Perdagangan selalu rutin memeriksa langsung kondisi persediaan beras, sekaligus memantau harga beras di beberapa pasar. Ia melihat, harga beras di beberapa daerah masih mengalami fluktuasi.

Misalnya, di wilayah tertentu harga beras mengalami kenaikan di kisaran Rp 13.000 per kilogram dibanding sebelumnya hanya Rp 11.000 per kilogram. Sebaliknya, dibeberapa justru mengalami penurunan menjadi Rp 12.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 13.000 per kilogram.

Kendati demikian, Wamendag Jerry berharap cadangan beras yang dimiliki Pemerintah saat ini bisa mencukupi kebutuhan di masyarakat.

3 dari 3 halaman

Tak Hanya Harga Beras

Imbas Kenaikan BBM, Harga Pangan Mulai Merangkak Naik — Pedagang melayani pembeli kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin, (5/9/2022). Harga sembako berpotensi naik lantaran biaya logistik semakin mahal menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang secara resmi diumumkan beberapa waktu lalu. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Tak hanya beras saja yang menjadi perhatian Kementerian Perdagangan, menurut Jerry, pihaknya juga terus memantau persediaan dan harga pangan lainnya di pasaran, guna mendapatkan data terbaru.

"Pak Mendag, saya, jajaran kita bagi tugas setiap hari, kita harus mengecek dan realtime datanya tidak hanya di lapangan tetapi juga masuk ke kantor kami," ujarnya.

Adapun, terkait Harga Eceran Tertinggi attau HET beras. Ia menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengatur HET-nya.

"Nanti kita lihat lagi, diskusi lagi karena ini kan tidak hanya soal Kemendag tetapi Bapanas, Kementan, Kemenko Perekonomian, dan lainnya," pungkasnya.