Nilai Kurban dan Zakat Naik, Ridwan Kamil Sebut Ekonomi Jawa Barat Pulih Usai Pandemi COVID-19

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) resmi menerapkan sistem kerja work from anywhere (WFA) atau mekanisme kerja dinamis (MKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Skema WFA ini berlaku bagi PNS yang tidak ada interaksi langsung dengan publik atau pelayanan publik. 

"Work From Anywhere akan dipermanenkan untuk kerja-kerja ASN yang tidak ada interaksi dengan publik atau pelayanan publik seperti perencana, bagian keuangan, konseptor, penginput data, analis data dll. Diujicobakan mulai minggu ini," tulis Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui akun twitternya @ridwankamil, dikutip Rabu (21/6).

Pria yang akrab di sapa Kang Emil ini menyebut, skema kerja WFA terbukti mampu untuk mengurangi tingkat stres para ASN. Skema kerja anyar ini juga efektif mengurangi angka kemacetan di Jawa Barat. 

"Semoga pihak dunia kerja swasta pun bisa memulai secara permanen pola kerja seperti ini. Sehingga menghemat biaya, mengurangi stres dan mengurangi potensi kemacetan lalu lintas," ungkapnya. 

Dia menyampaikan, uji coba mengenai skema kerja WFA telah dilakukan selama 1 tahun. Hasilnya produktivitas kerja PNS akan meningkat dan biaya anggaran APBD untuk transportasi pegawai dan makan minum dinas bisa dihemat.

"Studi sudah dilakukan selama 1 tahun, dan diprediksi produktivitas kerja ASN akan meningkat dan biaya anggaran APBD untuk transportasi pegawai dan makan minum dinas bisa dihemat," jelas Kang Emil. 

Akan tetapi, skema kerja WFA hanya diberikan kepada ASN yang memiliki latar belakang kerja disiplin dan produktif. Selain itu, ASN yang bersangkutan wajib mendapatkan persetujuan atasan di mana KPI kerja wajib meningkat. 

"Inilah adaptasi reformasi kerja pasca pandemi Covid, bahwa sejatinya kita bisa produktif tanpa harus selalu commuting ke kantor seperti pola kerja konvensional lainnya," pungkasnya. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Pemprov Jabar dari 2023 hingga 2024 akan fokus pada perbaikan infrastruktur jalan.

"Kita di 2023 akhir dan 2024 akan fokus mengalokasikan anggaran untuk pengaspalan jalan di seluruh Jabar," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (6/6/2023). 

Emil, sapaan akrabnya menjelaskan, selama pandemi Covid-19, Jabar harus kehilangan anggaran untuk peningkatan infrastruktur jalan sekitar Rp10 triliun karena harus dialihkan untuk penanganan Covid-19. Hal ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur menjadi tertunda. 

"Kita hilang sekitar Rp10 triliun saat Covid-19 yang membuat pengerjaan dan perawatan rutin jalan agak tertunda," ujarnya. 

Kini setelah pandemi Covid-19 mereda dan ekonomi kembali pulih, Pemda Provinsi Jabar bisa kembali memaksimalkan anggaran untuk peningkatan infrastruktur jalan. 

"Sekarang karena Covid-19 sudah lewat dan ekonomi pulih, maka anggaran untuk infrastrukur jalan bisa diselenggarakan lagi dengan maksimal," ujar Emil.

Adapun total jalan yang akan diperbaiki kini tinggal 50 kilometer. Emil optimistis di 2024 kemantapan jalan di seluruh Jabar semakin baik. 

"Tinggal 50-an kilometer jalan rusak yang akan diperbaiki, mudah-mudahan beres tahun depan," ujarnya. 

Emil menyebut, saat ini tingkat kemantapan jalan di Jabar di angka 83 persen. Angka ini lebih baik bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. 

"Dibandingkan dengan provinsi lain, Jabar masih lebih baik kalau pakai persentase di angka 83 persen kemantapan jalannya saat ini," katanya.