Pemerintah Lelang Pengerjaan 47 Tower PNS, Mulai Bangun Juli 2023

Proses pengembangan kawasan IKN di tahap I meliputi sebagian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1A Sub-Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) 1. Diikuti zona mixed use berupa gedung pemerintahan pusat, smart government, kawasan perkantoran, dan kawasan permukiman.

Untuk tahap 2-5, pengerjaan ibu kota baru akan dikembangkan ke kawasan barat, timur, dan utara. Kemudian pengembangan zona mixed use dengan tambahan area kawasan bisnis, hotel bisnis dan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE), industri 4.0, riset dan pengembangan talenta, universitas unggulan, pariwisata kesehatan dan kebugaran (rumah sakit internasional), hotel & eco resort, hingga kawasan industri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk membentuk gugus tugas (task force) guna menangani sektor pertanahan di IKN Nusantara. Tujuannya, agar harga tanah IKN yang ditawarkan kepada investor jadi lebih jelas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, tanah-tanah di proyek ibu kota baru tersebut sedang disiapkan oleh Otorita IKN.

Danis menyebut, lahan di IKN Nusantara secara prinsip terbagi jadi dua, untuk tanah kehutanan dan area penggunaan lain, semisal untuk pembangunan infrastruktur maupun investasi.

Prosesnya saat ini sedang dalam persiapan dua kavling, yakni kawasan 1B dan 1C. Nantinya juga akan dibentuk satgas dalam rangka percepatan pengadaan tanah untuk investor.

"Nah dari sisi lain kami Kementerian PUPR sedang menyiapkan kawasan 1B dan 1C sampai kepada kavling-kavling-nya. Ini Insya Allah akan selesai pada akhir tahun ini 2023," ujar Danis dalam sesi teleconference, Senin (15/5/2023).

Istana Presiden

Kedua area itu, lanjut Danis, terpisah dari kawasan 1A yang saat ini tengah digarap untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), semisal Istana Presiden hingga Kantor Kemenko.

"Kita sedang bekerja mengerjakan kawasan 1B dan 1C. Nah, itu yang nanti digunakan untuk investasi. Tentu saja ada hitung-hitungannya, berapa jangka waktunya, berapa belinya. Sedang disiapkan oleh Otorita IKN," imbuhnya.

Secara proyeksi waktu, Danis menargetkan kedua kawasan baru tersebut bisa ditawarkan kepada investor akhir 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun berupaya agar pengadaan dua lahan itu bisa dipercepat.

"Insya Allah secara kontraktual paling lama Desember 2023. Tapi mungkin kita sedang upayakan lebih cepat, lebih cepat untuk siap katakanlah mungkin di Oktober atau September, dalam rangka mendukung proses investasi tersebut," tuturnya.