OJK Target Porsi Kredit Nasional di Atas 35 Persen dari PDB

Menurutnya, opsi baru selain penilaian kredit melalui Biro Kredit Konvensional. Apalagi dizaman sekarang yang serba digital, sangat mudah sekali dalam melakukan kredit secara online, misalnya tren Beli Sekarang Bayar Kemudian (Buy Now Pay Later/BNPL).

"Kita semua ada di era digital. Untuk menumbuhkan kredit, informasi dari aktivitas digital, bisa digunakan sebagai informasi ini untuk menumbuhkan kredit di Indonesia," ujarnya.

Disamping itu, lembaga pembiayaan juga harus memiliki kinerja yang baik dalam menyalurkan kreditnya. Oleh karena itu, peran ICS ini sangat penting.

"Maka dari itu suatu lembaga keuangan kalau ingin menyalurkan kredit atau pembiayaan kan inginnya sehat pembiayaan itu, kalau amcet ya tidak mau lagi menyalurkan kredit dan pembiayaan. Maka dari itu penting sekali," pungkasnya.

Dana pensiun BUMN saat ini menjadi perhatian. Lantaran Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 65 persen dapen pada perusahaan-perusahaan pelat merah bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, menegaskan dana pensiun BUMN yang bermasalah tidak berpengaruh terhadap kondisi industri asuransi secara keseluruhan.

Enam+27:56VIDEO: Empowering Local Economy Through Content Creator Secara keseluruhan dana pensiun di industri asuransi masih terkendali. Untuk kasus dana pensiun di tubuh BUMN tersebut tentu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan.

"Secara umum dana pensiun masih terkendali. Bahwa harus ada perbaikan-perbaikan tentu saja dari aspek pengelolaan investasinya dan juga terhadap rasio kecukupan dananya yang masih di bawah 100 persen," ucapnya saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Jumat (17/3/2023).

Disisi lain dalam hal pengendalian dan pengelolaan dana pensiun secara umum masih dalam tahap wajar. Artinya, tidak ada masalah. Namun, khusus untuk pengelolaan dana pensiun BUMN memang harus dikelola lebih efisien lagi agar tidak terjadi penyelewengan.

"Jadi memang ada rencana dari Kementerian BUMN untuk bisa mengelola dana pensiun di bawah BUMN itu bisa bisa efisien. Tapi dari kondisi secara umum pengendalian dan pengelolaan dapen masih dalam tahap yang wajar sebenarnya," jelasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan salah kelola dana pensiun BUMN membuat kecukupan dananya negatif hingga hampir menyentuh Rp 10 triliun.

Oleh karena itu, Erick sudah mengarahkan direktur keuangan dan direktur SDM dari masing-masing BUMN untuk menjalankan uji tuntas dapen, sehingga tidak lagi dikelola murni oleh pensiunan.

Kementerian BUMN juga sudah mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengingatkan, bahwa ini jadi hal yang krusial. Juga, memasukan agenda penyehatan dana pensiun BUMN ke dalam kontrak manajemen.