Jokowi Jengkel Izin Investasi Butuh 260 Hari: Tolong Cek Lagi

PPKM dicabut — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi mencabut aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), mulai Jumat (30/12/2022).

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerukan agar Indonesia bisa terus mendorong iklim ramah investasi.

Jokowi mengarahkan agar adanya kemudahan dan percepatan dalam pengurusan perizinan usaha atau investasi, karena menurutnya, proses tersebut masih berjalan panjang.

"Sekarang ini yang paling penting satu, bagaimana investasi itu masuk. Semua negara saat ini memperebutkan yang namanya investasi. Oleh sebab itu tolong di cek kembali, cek kembali mengenai kemudahan perizinan," kata Jokowi saat membuka Rakornas APPSI 2023, yang disiarkan di Youtube Sekretariat Kabinet RI, Kamis (23/2/2023).

"Cek kembali karena kita dalam praktiknya kita masih lama. Masih berada di angka 260-an hari. Masih lama itu," sambungnya, yang juga menekankan investasi memegang peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Presiden mengatakan, bahwa di zaman digital saat ini seharusnya pengurusan perizinan investasi bisa dipercepat dalam hitungan jam, atau paling minimal dalam hitungan hari.

"Hitungannya itu harusnya kalau yang namanya izin, zaman digital seperti ini harusnya jam, jangan berbulan-bulan," jelasnya.

"Paling lambat ya hitungan hari lah, tapi kalau bisa ya jam," tambah Presiden.

Jokowi pun meminta para gubernur untuk mengecek kembali, kemudahan perizinan investasi di wilayah masing-masing.

Presiden Jokowi mengawali pagi harinya untuk meninjau Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya ini, Presiden hendak memastikan apakah adanya peningkatan omset di awal tahun pascapencabutan PPKM.

2 dari 2 halaman

Banyak Peluang Ekonomi Maritim di 4 Negara, Tapi Butuh Investasi Besar

Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan dalam Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Maritime 2023, Rabu (22/2/2023).

Peluang ekonomi dari sektor maritim di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina disebut cukup besar. Namun, untuk memanfaatkannya diperlukan dorongan investasi, termasuk untuk infrastrukturnya.

Hal ini jadi tantangan dalam pengembangan ekonomi maritim di 4 negara tersebut. Ada beberapa aspek infrastrukrur yang jadi tantangannya, seperti bidang transportasi, komunikasi, listrik hingga peraturan diantara negara-negara tersebut.

"Untuk menghadapi tantangan di industri saat ini, dibutuhkan peningkatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan daerah," kata Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan dalam Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Maritime 2023, Rabu (22/2/2023).

"Kemudian, kerja sama dan koordinasi antar negara anggota BIMP-EAGA sangatlah penting, khususnya di bidang kebijakan dan regulasi, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bisnis. Terakhir, setiap negara anggota wajib untuk memberikan dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” sambungnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Transportasi Kadin Indonesia Denon Prawiraatmadja. — Wakil Ketua Umum Bidang Transportasi Kadin Indonesia Denon Prawiraatmadja dalam Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Maritime 2023, Rabu (22/2/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Transportasi, Denon Prawiraatmadja, mengatakan pelaku usaha dituntut lebih peka dalam melihat perkembangan dunia. Utamanya bagi pengusaha di sektor logistik dan pelayaranan perlu sigap menghadapi situasi sulit ini yang banyak ketidakpastian.

"Kedepannya, sektor logistik dan pelayaran, terutama di Indonesia akan kian strategis, terutama karena ekonomi maritim kita didorong untuk lebih berkontribusi pada pembangunan dan ekonomi di Indonesia. Ekonomi maritim Indonesia juga ditargetkan untuk bisa memberikan kontribusi hingga 12,5 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2045,” ujar Denon.

Denon menambahkan sektor pelayaran nasional akan menjadi tulang punggung dari kegiatan logistik nasional. Alasannya, karena adanya pembangunan yang merata di Indonesia. Sehingga, secara tidak langsung hal ini akan berdampak pada efisiensi biaya logistik di masa mendatang.

Investasi
Bisnis
Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Lihat Selengkapnya
Investasi
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Joko Widodo
Presiden Jokowi