Sri Mulyani Kucurkan Rp 422 Triliun ke Pertamina di 2022, Uangnya Kemana Saja?

Sementara itu, subsidi dan kompensasi yang digelontorkan ke PLN juga menunjukkan angka yang tidak sedikit. Totalnya untuk subsidi dan kompensasi listrik mencapai Rp 128,3 triliun.

Kompensasi listrik yang diberikan ini lebih tinggi Rp 31,1 triliun dari alokasi APBN pasca terbitnya Perpres 98 Tahun 2022. Sementara, untuk subsidi, realisasinya lebih rendah Rp 3,3 triliun dari alokasi di APBN.

"Untuk listrik juga sama, kita berikan lebih dari kalau kita lihat lebih dari Rp 126 triliun dan ini menggambarkan juga bagaimana masyarakat menikmati listik dengan tidak ada kenaikan, atau kenaikan yang sangat minim dari harga listrik," paparnya.

"Ini yang kita sebut sebagai shock absorber," pungkas Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan pemerintah telah menggelontorkan Rp 551,2 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM dan listrik di 2022. Angka ini, merupakan angka sementara sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Angka ini, kata dia, jauh lebih tinggi dari asumsi pada APBN 2022 awal maupun pasca adanya revisi melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

"Kita lihat subsidi kompensasi mencapai Rp 551,2 triliun. Bahkan lebih besar dari yang kami jelaskan waktu itu yaitu subsidi kompensasi akan melonjak ke Rp 502,3," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (3/1/2023).

Besarnya angka ini, kata Sri Mulyani, menunjukkan porsi belanja Non Kementerian dan Lembaga (Non KL) yang sangat besar. Dimana angkanya menunjukkan Rp 1.079,3 triliun di 2022.

"Di APBN awal, subsidi dan kompensasi itu hanya Rp 152,5 triliun, jadi anda bisa melihat disini bagaimana APBN melipatgandakan lebih dari 3 kali dari alokasi subsidi dan kompensasi," paparnya.

Secara umum, belanja negara di 2022 mencapai Rp 3.090,8 triliun. Sementara, target pada Perpres 98 Tahun 2022 adalah sebesar Rp 3106,4 triliun. Artinya realisasiya sudah mencapai 99,5 persen dari target

"Level belanja ini adalah 10,9 persen lebih tinggi atau tumbuh dari tahun lalu yang sebesar Rp 2.786,4 triliun," kata dia.

Bendahara negara beralasan, langkah ini jadi salah satu bukti APBN digunakan untuk menjadi bantalan sosial. Artinya, ada kucuran yang sangat besar ditengah terjadinya lonjakan komoditas, termasuk pengaruhnya terhadap BBM di dalam negeri.

"Kenapa? (Tujuannya) untuk melindungi rakyat dan ekonomi. karena kalau seluruh kenaikan komoditas-komoditas itu dibiarkan langsung melonjak tanpa dilindungi APBN, pasti masyarakat dan perekonomian akan langsung mengalami pelemahan yang signifikan," bebernya.

"inilah yang mneyebabkan kenapa belanja non KL terutama subsidi energi dan kompensasi melonjaknya lebih dari 3 kali lipat yang menggambarkan pereanan APBN sebaaagai shock absorber yang sungguh luar biasa," sambung Menkeu.