Sukses

Dapat PMN Rp 3,2 Triliun, KAI Langsung Tambal Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung

PT KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN.

Liputan6.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) resmi mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 3,2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk menambal pembengkakan biaya di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Adapun penerimaan PMN tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN Indonesia ke Dalam Modal Saham PT KAI pada 31 Desember 2022 yang lalu.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, PMN yang bersumber dari APBN 2022 tersebut akan meningkatkan kapasitas KAI dalam rangka menyelesaikan penugasan yang diberikan pemerintah yaitu proyek KCJB. KAI akan memanfaatkan PMN tersebut guna membiayai porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB sehingga pembangunannya dapat mencapai target operasi pada Juni 2023.

“Melalui PMN ini, KAI akan mengawal pembangunan KCJB agar dapat dinikmati masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kami bersama dengan seluruh stakeholder juga terus memperkuat komitmen serta meningkatkan koordinasi demi peningkatan keselamatan pembangunan proyek KCJB,” ujar Joni dalam keterangannya, Selasa (3/1/2023).

Untuk diketahui, KAI merupakan pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Dimana PSBI adalah salah satu bagian dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menggarap KCJB.

Sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek KCJB dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN. Sebagai Proyek Strategis Nasional untuk melayani transportasi publik, maka dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk penyelesaian kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini.

Penetapan Cost Overrun Proyek KCJB ini juga telah melalui audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga dapat dipertanggungjawabkan. KAI juga memastikan akan mengelola dana PMN sesuai Good Corporate Governance (GCG) untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan proyek KCJB yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga Desember 2022, progres pembangunan fisik KCJB sudah mencapai 82,61 persen. Adapun progres investasi KCJB mencapai 91,8 persen. KAI bersama seluruh stakeholder terus mempersiapkan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia agar ketika dioperasikan nanti, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung dalam kondisi andal dan prima serta tidak mengalami kendala yang berarti.

“Hadirnya Kereta Api Cepat Jakarta Bandung tidak hanya menjadi alternatif transportasi baru yang menghubungkan kedua wilayah, tetapi juga berimbas pada peningkatkan aktivitas perekonomian di wilayah yang dilalui,” tutup Joni.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Negosiasi Cost Overrun Sempat Alot

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan angka final nilai besaran biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) usai ada pembengkakan. Namun, ternyata ada perbedaan angka final biaya atau cost overrun yang membengkak antara Pemerintah Indonesia dengan China.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China Dwiyana Slamet Riyadi mengakui hal ini. Perbedaan angka ini yang membuat belum bisa ditetapkan seberapa besar nilai sebenarnya dari cost overrun mega proyek tersebut.

"Sama China negosiasi cost overrun itu memang belum selesai betul, sedang proses nego," kata dia saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (8/12/2022).

 

3 dari 4 halaman

Angka Pembengkakan Biaya

Menurut catatan, pembengkakan biaya cost overrun kereta cepat yang dihitung pemerintah, mengacu pada asersi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah USD 1,4 miliar atau setara Rp 21,8 triliun.

Sementara, pihak China menilai angka itu masih terlalu besar. Otoritas China mencatat pembengkakan biaya sekitar USD 980 juta.

"Kan saya sudah pernah jelaskan kenapa China lebih kecil cost overrun. Karena pemerintah China belum mengakui ada pajak pengadaan lahan, GSMR investasi karena di sana free. Ada beberapa kondisi yang di China itu berbeda dengan Indonesia," terangnya.

Sementara, mengacu hitungan pemerintah Indonesia, ada biaya-biaya tersebut yang masuk dalam variabel perhitungan. Sehingga ada perbedaan angka yang didapat.

Untuk diketahui, besaran cost overrun ini menjadi salah satu aspek yang perlu dipastikan untuk menentukan berapa besaran biaya yang perlu ditambal.

Salah satu penambalan melalui penyertaan modal negara (PMN) kereta cepat Jakarta Bandung. Rencananya, pemerintah akan menyuntik PT KAI sebagai pemimpin konsorsium KCIC sebesar Rp 3,2 triliun.

 

4 dari 4 halaman

Luhut Sebut Tak Ada Masalah

Pemerintah Indonesia dan China diketahui belum sepakat atas angka pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Kabarnya, diskusi tersebut berlangsung alot.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tak ada kendala dari negosiasi antara kedua negara. Dia hanya menyebut sedikit kendala teknis yang terjadi.

"Enggak (alot negosiasinya) juga, jalan," kata dia saat ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022) malam.

"Tidak ada (masalah) sih, hanya masalah teknis aja," sambungnya.

Menko Luhut yang juga menjabat debagai Ketua Komite KCJB kembali menegaskan kalau tidak ada masalah yang terjadi. Dia memastikan, angka cost overrun menurut asersi kedua negara akan final dalam waktu dekat. Negosiasi ini juga menurutnya tidak mengganggu cairnya penyertaan modal negara (PMN) Rp 3,2 triliun.

"Kita harapkan bisa selesai dalam beberapa waktu kedepan," ujarnya.

Terkait timeline kekhawatiran molornya angka cost overrun, Menko Luhut mengatakan kalau semua masih berjalan sesuai rencana. Termasuk recana operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Juni 2023.

"Gak ada, sama sekali gak ada masalah, masih sama sesuai schedule pertengahan tahun depan kita akan (operasional)," paparnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.