Suntik PMN Rp 10 T ke BUMN, Sri Mulyani: Ini Uang Rakyat, Carinya Enggak Gampang

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar sebesar Rp 10 triliun.

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2 triliun, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp 3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan dana yang diberikan tersebut berasal dari uang rakyat yang dihimpun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Makanya dia meminta PNM yang diberikan kepada perusahaan milik negara ini dimanfaatkan dengan optimal untuk kepentingan masyarakat.

"Pagi ini kita lihat Rp 10 triliun diberikan, itu angka yang sangat besar untuk APBN kita. Mencari Rp 10 triliun itu nggak gampang. Kita berharap tentu dana yang berasal dari uang rakyat bisa menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Sri Mulyani dalam acara: Government Investment for Greener Environment di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/12).

Sri Mulyani mengatakan pemberian PMN sebesar Rp 5 triliun untuk PLN ditujukan untuk elektrifikasi desa-desa dan daerah yang belum mendapatkan listrik. Melalui alokasi PMN, pemerintah menguatkan BUMN dan memberikan tantangan kepada BUMN agar berkinerja lebih baik lagi dan mampu mengungkit multiplier effect secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat.

“Kita akan terus-menerus tekun, konsisten, bertahap untuk membangun setiap sudut dan pelosok Indonesia. Karena seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, termasuk listrik. Itulah yang harusnya #uangkita kita gunakan untuk membangun Indonesia berkelanjutan dan berkeadilan,” paparnya.

Kabar gembira di tengah pandemi muncul pada kuartal II tahun 2021. Badan Pusat Statistik mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,7 persen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani meyakini pencapaian menunjukkan arah dan strategi pemulihan ekonomi...

2 dari 4 halaman

Pembiayaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam UOB Annual Economic Outlook 2023 bertajuk “Emerging Stronger in Unity and Sustainably”, Kamis (29/9/2022).

Lebih lanjut, pemberian PMN untuk PT SMF digunakan untuk meningkatkan akses pembiayaan dan pembangunan untuk sektor perumahan, terutama untuk kelompok yang berpendapatan rendah. Sementara, PMN untuk BPDLH dapat dimanfaatkan untuk pendanaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Pemerintah dan BUMN berkomitmen mengelola PMN secara akuntabel dan transparan yang ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Komitmen ini ditunjukkan melalui tata kelola PMN 2022 semakin terjaga dengan adanya Key Performance Indicator (KPI) bagi BUMN yang mendapatkan PMN.

Makanya Sri Mulyani meminta kepada seluruh BUMN, terutama yang mendapatkan PMN, untuk menyampaikan manfaat dari pemberian PMN yang berasal dari APBN yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Karena itu adalah bagian dari akuntabilitas publik. Jangan sampai BUMN menganggap bahwa PMN itu yang memang sudah seharusnya," kata dia.

Sri Mulyani berharap hal ini akan terus menjadi profesionalisme dari para pengelola BUMN, SMV. Sebagai BLU perusahaan negara mengelola resources, sumber daya yang dimiliki negara dan rakyat.

"Jadi kita bertanggung jawab untuk selalu bisa menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan untuk manfaatnya bagi masyarakat dan perekonomian,” pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

PLN Pakai PMN Rp 10 Triliun Terangi Daerah 3T, Akses Listrik Kian Merata

PT PLN (Persero) berhasil mengoperasikan kabel bawah laut, line ketiga (sirkit III) jaringan interkoneksi Sumatra-Bangka, Sabtu (10/12).

Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lawerissa mendukung langkah PLN untuk mempercepat pemerataan akses kelistrikan terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dukungan itu diberikan Komisi VI DPR RI melalui persetujuan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2023.

Anggota Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku ini mengapresiasi usulan PMN oleh PLN. Menurutnya, dengan usulan penyertaan modal negara senilai Rp 10 triliun pada 2023 menunjukkan kesungguhan PLN menghadirkan pemerataan akses kelistrikan.

“Saya mengapresiasi usulan pak Dirut PMN Rp 10 triliun ini. Saya setuju sekali dengan rencana elektrifikasi di daerah 3T menggunakan PMN pada tahun 2023,” ujarnya dikutip Kamis (1/12/2022)

Dengan disahkannya PMN 2023, Komisi VI DPR RI mendukung PLN peningkatkan rasio elektrifikasi. Bersamaan dengan target tersebut, PLN dapat mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat.

Hendrik menambahkan, dengan adanya PMN ini, diharapkan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan listrik dapat dihadirkan. “Di Pulau Damer, di Dapil saya jaringan dan gardu, sekarang tinggal dilengkapi sehingga masyarakat dapat merasakan akses kelistrikan,” tambahnya.

Pada 2023, DPR menyepakati tambahan PMN untuk PLN sebesar Rp 10 triliun. Dana ini akan diprioritaskan untuk membangun akses listrik berfokus pada peningkatan Rasio Elektrifikasi secara nasional maupun Rasio Desa Berlistrik (RDB).

Selain itu, alokasi ini juga dioptimalkan oleh PLN untuk menambah pembangkit listrik berbasis energi bersih sesuai dengan kompetensi sumber daya alam di masing- masing daerah.

4 dari 4 halaman

Biaya Sambung Listrik PLN di Wilayah 3T Capai Rp 45 Juta per Rumah, untuk Apa Saja?

Jelang perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya memastikan ketersediaan pasokan listrik aman dan terdistribusi untuk umat Kristiani merayakan Natal dan pergantian akhir tahun untuk seluruh warga Jakarta. (Dok PLN)

Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo menyebut untuk mengaliri listrik ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membutuhkan investasi yang besar.

Dia memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 45 juta untuk satu rumah. Biaya tersebut sangat mahal jika dibandingkan dengan pengaliran listrik di wilayah non 3T yang hanya sekitar Rp 1 juta - Rp 2 juta per rumah.

"Biaya investasi infrastruktur ketenagalistrikan untuk daerah 3T mencapai Rp 45 juta per pelanggan," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI.

Hal tersebut diamini Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, PT PLN, Evy Haryadi. Evy menjelaskan, pada dasarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengaliri listrik di wilayah manapun tetap sama. Hanya saja perbedaanya terletak pada banyaknya rumah yang dialiri listrik.

Pemasangan jaringan transmisi biasanya dilakukan untuk sekitar 200-1.000 rumah. Kebutuhan anggaran pemasangan transmisi ini kemudian dibagi jumlah rumah yang dialiri listrik.

Sehingga semakin banyak rumah yang dialiri listrik, maka biayanya lebih murah. Pun sebaliknya, semakin sedikit rumah yang dialiri listrik, semakin mahal biaya yang dibutuhkan.

"Biaya bangunnya itu sama. Jaringan yang dibangun untuk 5 rumah dan 1.000 rumah biayanya sama. Tergantung berapa banyak yang rumah yang teraliri listrik, jadi begitu persentasenya," kata Evy saat ditemui usai Peringatan Hari Listrik Nasional ke-77 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).