Waduh, Nama Sri Mulyani Dicatut Demi Proyek Infrastruktur di Lampung

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa November 2022, Kamis (24/11/2022).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku menolak tawaran pembangunan di Lampung yang mengatasnamakan dirinya. Menurutnya pembangunan harus dilakukan ke semua wilayah secara merata bukan karena pejabat tertentu yang pernah lahir di daerah tersebut.

"Tadi ITS yang ada di Lampung dan pimpinannya menyampaikan, 'Itu kan tempat tanah kelahiran Ibu Sri Mulyani,makanya harus di bangun'," kata Sri Mulyani di acara Seremoni Serah Terima BMN Kementerian PUPR Tahun 2022 Tahap II, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022).

Tawaran itu pun ditolak mentah-mentah karena menurut dia pembangunan harus dilakukan di seluruh Indonesia.

"Ya kita membangun tidak berdasarkan tanah kelahiran. Saya rasa semua sudut di Indonesia membutuhkan sentuhan pembangunan," sambungnya.

Sri Mulyani menuturkan pembanguan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada dasarnya bukan hanya pembangunan fisik belak. Melainkan membangun wajah bangsa dan negara dalam menggambarkan peradaban.

"Jadi membangun tidak hanya sekedar membangun, jadi kemudian selesai. Tapi bagaimana bangsa dan negara itu memperlakukan aset-aset menggambarkan tingkat peradaban mereka, tingkat tata kelola mereka," kata dia.

Dia melanjutkan negara yang memiliki peradaban tinggi juga harus dengan tata kelola yang dapat diandalkan. Hal itu tercermin dari pengelolaan atau pemeliharaan terhadap barang milik negara (BMN).

Kabar gembira di tengah pandemi muncul pada kuartal II tahun 2021. Badan Pusat Statistik mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,7 persen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani meyakini pencapaian menunjukkan arah dan strategi pemulihan ekonomi...

2 dari 3 halaman

Hibah BMN

Menkeu raker dengan Banggar DPR — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja pemerintah dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Rapat tersebut membahas postur sementara RUU APBN TA 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu terkait hibah BMN yang diberikan PUPR untuk diserahkan kepada kementerian lembaga (K/L) ini akan mengurangi jumlah aset pemerintah pusat. Sebab aset-aset tersebut telah berpindah tangan kepada KL, Pemda maupun pihak yang menerima hibah aset BMN.

Salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendapatkan hibah pembangunan infrastruktur, misalnya infrastruktur sekolah dasar hingga universitas.

"Proses penghibahan mungkin dalam hal ini kelihatannya aset PUPR nanti akan turun apalagi tadi Rp 200 triliun lebih dihibahkan, sebagian besar dalam bentuk jalan-jalan yang diberikan kepada pemerintah daerah," kata dia.

3 dari 3 halaman

Sri Mulyani: Menteri PUPR adalah Bapak Pembangunan Indonesia

Paripurna Pengesahan RUU APBN 2023 — Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyampaikan laporan pemerintah terkait RUU APBN 2023 saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda rapat paripurna kali ini adalah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan negara yang memiliki peradaban yang semakin tinggi dan punya tata kelola yang bisa diandalkan, dapat dilihat dari bagaimana treatment-nya terhadap barang milik negara atau asetnya.

Hal itu disampaikan Menkeu dalam acara serah terima barang milik negara (BMN) Kementerian PUPR tahun 2022 tahap 2, di kantor Kementerian PUPR, Rabu (7/12/2022).

“Negara yang peradabannya tinggi dan punya tata kelola yang baik, pasti setiap aset yang dibangun selain disampaikan kepada publik akan dipelihara dan dimanfaatkan untuk publik,” kata Menkeu.

Artinya, membangun tidak hanya sekedar membangun. Sebuah bangsa dan negara yang memperlakukan aset-aset dengan baik, itu menggambarkan tingkat peradaban mereka tinggi.

“Jadi kalau teman-teman PUPR ini terus membangun kesadaran barang-barang milik negara, harus dijaga bersama, harus dimanfaatkan secara maksimal. Sebetulnya Kementerian PUPR tidak hanya membangun infrastruktur fisik tapi yang paling penting adalah membangun peradaban,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai bapak Pembangunan Indonesia.

Apalagi dilihat dari tagline Kementerian PUPR yaitu sigap membangun negeri, ini adalah salah satu hasil karya nyata yang sebagian besar berasal dari Kementerian PUPR.

"Saya ingin berterima kasih kepada kepemimpinan Pak Bas dan seluruh jajaran PUPR. Saya memberikan kita sering menyampaikan Pak Bas adalah bapak Pembangunan, the truly bapak Pembangunan Indonesia," ucap Menkeu.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024