Sukses

Soal BPJS Kesehatan Khusus Orang Kaya, Ini Penjelasan Menkes

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, layanan BPJS Kesehatan untuk orang kaya bukan berarti pemerintah bermaksud membedakan layanan antara golongan atas dengan yang miskin.

Dia menegaskan, BPJS Kesehatan punya tugas melindungi seluruh masyarakat Indonesia dalam memberikan layanan tanpa pandang bulu.

Namun, ia menambahkan, layanan kesehatan tersebut ke depan tidak akan bisa dinikmati secara cuman-cuman, tapi harus sesuai dengan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK).

"BPJS Kesehatan itu harus kasih paket dasarnya untuk seluruh 270 juta rakyat Indonesia, kaya, miskin, tua, muda, Aceh sampai Merauke, harus, tapi paket dasar. Sekarang yang dikasih itu paketnya terlalu besar," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Pacific Place, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Kendati begitu, ia belum mau merinci isi dari layanan KDK yang akan jadi dasar layanan di BPJS Kesehatan. Menurut dia, itu akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah.

"Paket dasar ini harus yang sesuai dengan kemampuan dari negara. Kalau dia ngasihnya terlalu tinggi, itu pasti akan defisit terus. Sekarang hitung-hitungannya itu cash-nya terlalu tinggi, sekarang bagaimana supaya tetap bisa ngasih layanan bagus? Harusnya paket dasar seluruhnya, semua orang dapet," paparnya.

Dalam kasus ini, Budi Gunadi lantas mendorong orang kaya yang ingin mendapat layanan kesehatan tambahan untuk mencari asuransi swasta. Itu kemudian akan dikombinasikan dengan BPJS Kesehatan.

"Misalnya cancer kan ada yg namanya bedah, kemoterapi, radioterapi, sama imonoterapi. Sekarang yang imonoterapi kita blm mampu untik cover karena terlalu mahal. Itu biarin yang kaya covernya lewat asuransi swasta tapi yang miskin covernya lewat dibayarin pemerintah," tutur Menkes.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Klarifikasi Menkes Budi soal BPJS Kesehatan Tanggung Beban Orang Kaya

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memberikan klarifikasi terkait pernyataan soal BPJS Kesehatan yang menanggung beban pembiayaan kesehatan orang kaya. Ia mengakui dirinya keliru dalam penyampaian penjelasan.

Ditegaskan Budi Gunadi, pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan harus dirasakan semua masyarakat, baik kaya maupun miskin. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan perlu didesain dengan baik sistem pembiayaan.

"Yang (soal) kaya ini kemarin saya salah quote (memberikan pernyataan). Itu adalah kewajiban mereka untuk cover (tanggung). Misalnya, obat-obatan, saya butuh vitamin C yang generik, contoh saja ya, itu yang dicover (ditanggung) BPJS yang generik saja," jelas Budi Gunadi di sela-sela acara 'Indonesian Society of Interventional Cardiology Annual Meeting 2022' di Hotel Shangri-La Jakarta pada Jumat, 25 November 2022.

"Kalau dia (BPJS) mau cover yang non-generik dan itu dibutuhkan, orang miskin dibayarin negara. Nah, orang kaya bayar sendiri, lewat mana? Lewat asuransi kesehatan swasta. itu yang harus dilink (ditautkan) oleh asuransi kesehatan BPJS."

Selanjutnya, Budi Gunadi mengilustrasikan, apabila orang kaya ingin mengambil vitamin C, maka bisa saja tapi yang generik saja. Sementara kalau yang non-generik tadi harus bayar sendiri -- lewat asuransi kesehatan swasta.

"Kalau dia mau ambil yang generik, orang kaya boleh (ambil) tapi yang generik. Dia tidak boleh mengambil yang non-generik. Karena yang non-generik itu sudah harus bayar sendiri," lanjutnya.

3 dari 3 halaman

Harus Didesain dengan Baik

Ke depan, Budi Gunadi Sadikin menekankan, BPJS Kesehatan harus dijaga agar keuangannya tidak negatif. Hal ini melihat potensi beberapa perusahaan asuransi ke depannya dapat terkendala soal masalah keuangan.

"BPJS ke depannya harus kita jaga agar jangan sampai negatif. Ini banyak kejadian di semua perusahaan asuransi. Contohnya, Jiwasraya dan banyak lagi seperti Bumi Putera," ujarnya.

"Saya enggak bisa bilang sisanya perusahaan-perusahaan asuransi apa yang juga memiliki potensi ke depannya bisa bermasalah. Kenapa? Itu karena dari struktur liabilities-nya, kewajibannya tidak didesain dengan baik."

Liabilities atau liabilitas adalah kewajiban yang dihitung setara nilai uang dan harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Pihak lain yang dimaksud di sini bisa perorangan, perusahaan lainnya, bank, koperasi maupun lembaga keuangan lainnya.

Dengan demikian, desain struktur liabilitas BPJS Kesehatan harus dikelola dan diatur dengan baik. Pelayanan JKN pun memang tetap harus menyasar kepada orang kaya dan miskin.

"Jadi kita harus benar-benar bisa memastikan bahwa kita desain kewajibannya dengan baik. Nah, BPJS harus melayani seluruh masyarakat Indonesia, baik miskin dan kaya," pungkas Menkes Budi Gunadi.

"Idealnya, saya ulangi, BPJS harus meng-cover (menanggung) 270 juta rakyat Indonesia siapapun dia, cuma harus didesain dengan baik." 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS