KemenkopUKM Beri Sanksi Penurunan Jabatan Bagi ASN Pelaku Tindak Ausila

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menyatakan, telah bergerak cepat dengan langsung memanggil terhadap 2 pelaku dugaan tindak asusila yang berstatus ASN. Kemudian dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Internal Nomor: 01/BAP/XII/2019_rhs dan nomor 02/BAP/XII/2019_rhs. Sedangkan untuk 2 pelaku yang berstatus honorer dilakukan wawancara secara lisan.

“Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job (pemberhentian pekerjaan) pada 14 Februari 2020 untuk pelaku atas nama Sdr. MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku atas nama Sdr. NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila, dan untuk oknum PNS dilakukan dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun, dari kelas jabatan 7 (analis) menjadi kelas jabatan 3 (pengemudi) bagi Sdr. WH dan ZP,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim, dalam konferensi pers, Senin (24/10/2022).

Arif menjelaskan, dugaan asusila yang terjadi oleh oknum PNS kepada pegawai honorer Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terjadi pada akhir tahun 2019, KemenKopUKM menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh proses penyelesaian yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga.

Dalam prosesnya, pihak KemenkopUKM telah memberikan pendampingan kepada korban, baik dalam hal pemulihan psikis ataupun pendampingan secara hukum.

“Di tahun 2019, kami mendapati aduan dari ayah terduga korban ND dengan isi aduan terkait asusila. Langkah kami adalah memberikan pendampingan dengan membuat laporan polisi dengan STBL/577/XII/2019/SPKT, atas Pasal 286 KUHP (bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan/didak berdaya) oleh terduga asusila berinisial WH, MF, NN dan ZP pada tanggal 20 Desember 2019,” kata Arif.

Lebih lanjut, kata Arif, pada tanggal 13 Februari 2020 dilakukan penahanan terhadap 4 orang pelaku dugaan tindak asusila selama 21 hari oleh pihak Polres Kota Bogor.

“Perkembangannya, pihak keluarga bersepakat untuk dilakukan pernikahan antara Sdr ZP dan Sdri ND (korban) pada tanggal 13 Maret 2020 oleh KUA Cilandak, Jakarta Selatan. Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor : S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020,” ujar Arif.

Terkait permasalahan yang dihadapi oleh terduga korban asusila, Arif menambahkan pihaknya memastikan agar seluruh hak-hak korban diberikan.

“Hak gaji yang bersangkutan telah diselesaikan sampai dengan bulan Januari 2020. Selain itu kami juga memfasilitasi terduga korban untuk untuk bekerja sebagai tenaga outsourcing honorer di instansi lain dan masih bekerja sampai saat ini,” kata Arif.

Arif menegaskan, Kementerian Koperasi dan UKM, sejak awal berkomitmen melakukan pendampingan terhadap korban dan mendorong penyelesaian kasus ini seadil-adilnya.

Kekerasan seksual dalam keluarga kembali terjadi. Seorang ayah di Semarang, Jawa Tengah tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Pelaku bernama Widiyanto (41) dan korban berinisial N (8).

2 dari 4 halaman

Penjelasan KemenkopUKM Soal Kasus Perkosaan Salah Satu Pegawai

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim, dalam konferensi pers, Senin (24/10/2022). (Dok KemenkopUKM)

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) buka suara soal salah satu pegawainya berinisial “ND” yang menjadi korban perkosaan. Perkosaan diduga dilakukan oleh 4 orang pegawai di Kementerian yang sama.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim menjelaskan, penyelesaian kasus ini dari segi hukum sebenarnya sudah dilakukan.

“Dari awal pelaporan tanggal 20 Desember masuk ke biro umum, dan tanggal 20 Desember juga sudah dilakukan pendampingan dilaporkan ke Polres, menurut saya tidak benar lambat. Karena ditanggal yang sama dilakukan pendampingan,” kata Arif dalam konferensi pers di kantor KemenkopUKM, Senin (24/10/2022).

Arif menyebut, sebetulnya peristiwa itu terjadi beberapa tahun lalu, tepatnya pada 6 Desember 2019 di hotel wilayah Bogor. Empat orang pegawai memperkosa yaitu berinisial Z, W, M, N.

Setelah terjadi dugaan pemerkosaan, korban bercerita kepada keluarganya. Kemudian, ayah korban yang juga bekerja di Kementerian Koperasi dan UKM juga melaporkan kejadian tersebut ke KemenkopUKM. Akhirnya, pada 20 Desember 2019 pihak KemenkopUKM turut mendampingi korban untuk melapor ke Polresta Bogor.

“Kepala biro umum mendapatkan pengaduan dari orangtua korban berinisial W yang kebetulan bekerja di Kementerian Koperasi dan UKM sebagai eselon 3. Ayah korban didampingi kakaknya yang juga honorer di KemenkopUKM mengadukan ada tindakan pelecehan seksual kepada ND,” ujar Arief.

Barulah pada 20 Desember 2019 setelah pengaduan, dari biro kepegawaian mendampingi membuat laporan kepada polisi. Saya tegaskan kita mendampingi melaporkan kepolisian Polres Kota Bogor.

3 dari 4 halaman

Penyidikan

Pada 30 Desember 2019, pihak Kepegawaian KemenkopUKM memanggil dua pelaku yang berstatus ASN yang diduga melakukan tindak asusila. Lalu, pada 1 Januari 2020, Polresta Bogor melakukan penyidikan dilanjutkan pemanggilan pada 30 Januari kepada empat pelaku tindakan asusila.

Sejak tanggal 13 Februari 2020 dilakukan penahanan kepada 4 pelaku selama 21 hari. Pada 14 Februari dilakukan penjatuhan sanksi pemberhentian pekerjaan untuk M dan N yang berstatus non ASN.

Korban lalu mengundurkan diri dari KemenkopUKM, dan pihak KemenkopUKM turut mencarikan pekerjaan untuk ND. Sejak Maret 2020, ND bekerja di Kementerian lain hingga sekarang.

Pada Maret 2020 pelaku diproses lalu ditangguhkan dari tahanan dan diwajibkan lapor 2 seminggu, pada masa tersebut dilakukan restorative justice yaitu dilakukan perdamaian antara pelaku dan korban, dan keluarga korban melakukan pencabutan pelaporan.

4 dari 4 halaman

Cabut Laporan

“Setelah dilakukan mediasi akhirnya mencabut laporan di Polres kota Bogor. Pada Jumat 13 Maret dilangsungkan akad nikah dengan salah satu pelaku. Setelah tercapai kesepakatan, pihak kepolisian menerbitkan penghentian penyidikan,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, pihak keluarga korban memutuskan untuk melaporkan kembali para pelaku. Oleh karena itu, pihak KemenkopUKM akan memberikan pendampingan jika korban ingin melaporkan kembali.

“Sejalan dengan Pemeriksaan di Kepolisian proses penjatuhan sanksi juga dikenakan pada April 2020. Kenapa kesannya lambat, kami menghormati juga dari pihak keluarga, jadi kami tidak mengumumkan, kami menghargai keluarga korban agar nyaman,” pungkasnya.