Sukses

Utang Pemerintah Rp 7.123,62 Triliun, Menko Luhut: Masih Aman

Menko Luhut mengklaim posisi utang pemerintah masih relatif aman hingga memasuki akhir Semester I-2022

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau Menko Luhut mengklaim posisi utang pemerintah masih relatif aman hingga memasuki akhir Semester I-2022. Mengutip dokumen APBN Kita, utang pemerintah mencapai Rp 7.123,62 triliun di akhir Juni 2022.

Menko Luhut menerangkan, posisi utang pemerintah tersebut masih berkisar 41 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Tingkat utang pemerintah Indonesia jauh lebih aman dibandingkan negara-negara di dunia. Betul Rp7000  triliun, tapi kita bandingkan itu hanya 41  persen dari PDB," ujar Menko Luhut dalam acara silahturahmi nasional Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (Ppad) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, di tulis Sabtu (6/8/2022).

Menko Luhut menambahkan, utang pemerintah tersebut juga bukan merupakan  uang hilang. Mengingat, dana utang digunakan untuk membiayai pembangunan sejumlah proyek strategis.

"Angka (utang) itu jumlahnya dibayar oleh proyek-proyek yang bagus, bukan uang yang hilang, semua di bayar pembangunan," bebernya.

Luhut melanjutkan, saat ini,  porsi kepemilikan asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) juga terus mengalami penyusutan. Yakni, dari 41,3 persen menjadi 16,1 persen.

"Sehingga ketika ada masalah ekonomi dunia, kita bisa memelihara rupiah berkisar  Rp 14.000 sekian terhadap dolar AS," tandasnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pengusaha Lega Utang Indonesia Terus Menyusut

Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN Indonesia) mengapresiasi utang luar negeri Indonesia terus menyusut, disamping negara-negara lain yang justru menambah utangnya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita, dalam MYEO Day 2: Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahan Geopolitik Pascapandemi, Rabu (3/8/2022).

“Kita sangat luar biasa, dimana utang luar negeri kita menyusut. Kalau kita melihat dimana-mana negara terus menambah utangnya, kita bisa menyusut. Dan asing itu lebih mengecil, ini berita cukup baik kita bisa mengendalikan,” kata Suryadi.

Mengutip paparan Suryadi, utang Indonesia tembus Rp 7.000 triliun, namun porsi asing semakin menyusut. Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 87,88 persen dari seluruh komposisi utang per akhir Februari 2022, atau sebesar Rp 6.164,2 triliun.

Sementara, berdasarkan mata uang, utang Indonesia didominasi oleh rupiah yakni 70,07 persen. Porsi kepemilikan SBN oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05 persen, dan per 15 Maret 2022 mencapai 18,15 persen.

Lebih lanjut, Suryadi mengatakan Indonesia di tahun 1998 dan Indonesia tahun 2022 adalah Indonesia yang berbeda. Indonesia sekarang lebih kuat dengan fundamental ekonominya yang kokoh.

“Indonesia 1998 dan 2022 berbeda sekali. Indonesia sekarang berada ditempat fundamental ekonominya yang kokoh,” ujarnya.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Perkembangan Ekonomi

Hal itu terlihat dari perkembangan ekonomi, dari sisi ritel sekarang sudah kembali hampir normal, begitupun dengan sektor pariwisata. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia perlu konsentrasi, fokus terhadap ekonomi kerakyatan, dan membantu UMKM.

“Ini yang terpenting karena UMKM kita 1998 terkokoh, dan pandemi ini yang terkena dampaknya. Oleh sebab itu, kami dari KADIN Indonesia menghimbau kepada semua pengusaha besar untuk turut campur tangan membantu Pemerintah meningkatkan UMKM digerakkan,” ujarnya.

Saat ini KADIN dan APINDO beserta seluruh 125 asosiasi lainnya, sekarang sedang fokus membantu UMKM agar ekspor, meningkatkan produk UMKM, membantu para koperasi, membantu produk dalam negeri di ritel-ritel agar menekan jumlah impor.

“Kita jangan banyak impor, gunakan produk dalam negeri. Ini KADIN Indonesia punya program yang cukup besar yang akan kita realisasikan dalam waktu singkat. TEntu perlu ada kerjasama dengan pemerintah terutama Menteri Keuangan. Rencana KADIN Indonesia pengusaha besar profitnya 1-2 persen kita keluarkan untuk membantu ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.