Sukses

Bank Dunia Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1 Persen di 2022 dan 5,3 Persen di 2023

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen pada 2022 dan 5,3 persen pada 2023 mendatang.

Dilansir dari laman worldbank.org, Kamis (7/7/2022) angka itu datang seiring dengan tekanan memburuknya kondisi ekonomi global, inflasi yang tinggi, dan pengetatan keuangan eksternal, menurut laporan World Bank Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2022. 

Bank Dunia mengatakan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 berlanjut hingga awal tahun 2022, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada kuartal pertama (year-on-year), demikian laporan berjudul Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery.

Peningkatan permintaan domestik Indonesia sejak akhir tahun lalu memberikan kelegaan bagi sektor swasta, terutama usaha menengah, kecil, dan mikro yang terdampak secara tidak proporsional selama pandemi.

Pemulihan domestik juga memungkinkan beberapa konsolidasi fiskal, sementara kebijakan moneter tetap akomodatif. Hal ini memungkinkan peningkatan pinjaman bank untuk mendukung pemulihan.

Namun, perang Rusia-Ukraina telah menambah tantangan baru setelah pandemi, ungkap Bank Dunia.

Harga komoditas telah meningkat tajam dan Bank Dunia meramal harga akan tetap tinggi pada 2022-2023.

Sementara Indonesia telah diuntungkan dalam jangka pendek dari pendapatan komoditas, tetapi harga mulai naik dan pembiayaan asing menjadi lebih ketat.

Hal ini telah meningkatkan tantangan kebijakan yang terkait dengan meningkatnya subsidi energi dan menciptakan hambatan bagi kebijakan moneter. 

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi muncul di tengah lingkungan global yang semakin menantang," kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen.

"Meskipun pertumbuhan diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2022, perkembangan global terus menimbulkan risiko penurunan yang signifikan yang dapat merusak pemulihan jangka panjang Indonesia. Penting untuk mempertahankan reformasi kebijakan struktural untuk mendukung pertumbuhan dan mengurangi ketergantungan pada stimulus ekonomi makro jangka pendek," paparnya.

2 dari 3 halaman

Kendala Struktural Masih Perlu Diperhatikan

Sementara subsidi energi dapat membantu menahan harga dalam jangka pendek, alasan untuk reformasi subsidi tetap kuat, menurut Bank Dunia.

Bank Dunia menyarankan, memiliki rencana untuk beralih dari memberikan manfaat menyeluruh ke dukungan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan akan menjadi penting.

Selain itu, sektor keuangan yang stabil dan berfungsi dengan baik merupakan kunci pemulihan dari krisis Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, termasuk melalui investasi di bidang layanan seperti perawatan kesehatan dan pendidikan.

Oleh karena itu, laporan Bank Dunia berfokus pada upaya pendalaman sektor keuangan Indonesia untuk mempertahankan momentum pemulihan dari pandemi.

"Meskipun sektor keuangan Indonesia telah terbukti tangguh selama pandemi, upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala struktural dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Ekonom Utama Bank Dunia Indonesia dan Timor-Leste Habib Rab.

"Reformasi yang ditargetkan dapat membuat sektor keuangan lebih dalam, lebih efisien, dan lebih tangguh," ujarnya. 

3 dari 3 halaman

Stagnasi Ekonomi Landa Eropa dan AS, Indonesia Diminta Hati-Hati

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR-RI mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dengan kondisi stagnasi yang terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Tingkat inflasi yang tinggi di luar negeri, lambat laun bisa berdampak pada perekonomian domestik. Sehingga pemerintah diminta berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.

"Pengelolaan keuangan APBN 2022 harus dilakukan secara hati-hati di tengah memburuknya ancaman stagnasi di belahan Eropa dan Amerika Serikat yang bisa berdampak ke ekonomi domestik," kata Juru Bicara Fraksi PPP, Muhammad Aras dalam Sidang Paripurna Ke-27 di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (5/7).

Menurutnya, kondisi saat ini bisa membuat belanja APBN bengkak. Mengingat harga-harga komoditas mengalami lonjakan, salah satunya komoditas energi. Diperkirakan belanja pemerintah untuk subsidi juga akan bengkak.

"Ancaman nyata saat ini bengkaknya subsidi BBM," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga perlu mewaspadai dampak buruk dari kenaikan suku bunga yang ditetapkan The Fed. Dia khawatir, tanpa mitigasi yang baik bisa mengguncang kinerja sektor keuangan di Tanah Air.

"Dan dampak buruk kenaikan suku bunga The Fed terhadap guncangan sektor keuangan," sambungnya.