Ekonom: Pendanaan Ibu Kota Negara Baru Terlalu Berisiko Jika Gunakan Utang

Liputan6.com, Jakarta Desain Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) baru diklaim telah final dan disetujui oleh Presiden Jokowi. Sementara di sisi lain, dari sisi pendanaan, banyak opsi yang disebut-sebut jadi pilihan untuk membiayai pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta itu.

Misalnya, pembiayaan yang dilakukan bisa mengambil opsi utang, atau juga bisa dengan menarik investor baik lokal maupun asing untuk membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Timur itu. Namun keduanya tak terlepas dari risiko yang menyertai.

Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai jika pendanaan menggunakan utang, akan terlalu berisiko. Apalagi, ini dinilai akan membebani keuangan negara kedepannya.

“Terkait dengan pendanaan, saya rasa jika membebankan kepada keuangan negara dengan penarikan hutang akan sangat berisiko untuk ke depannya,” katanya kepada Liputan6.com, Jumat (7/1/2022).

Alasannya, kata Huda, penerimaan pajak negara saat ini belum pulih, imbas dari efek pandemi yang masih dirasakan di berbagai sektor. Jika memaksanakan menggunakan utang, Huda melihat ada potensi pengambilan utang lagi untuk menutup utang sebelumnya.

“dan kemampuan membayar utang pun akan berkurang. Bahkan ada potensi utnu membayar utang IKN akan mengutang lagi. Gali lubang tutup lubang,” kata dia.

Menimbang risiko itu, Huda melihat ada peluang jika menggunakan investasi asing atau lokal untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.

“Maka yang paling tepat sebenarnya melalui investasi walaupun ada risiko juga kepemilikan infrastruktur akan menjadi investor asing ke depannya. Tapi seharusnya bisa dimitigasi ama pemerintah jauh-jauh hari sih,” kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.