PNS Diminta Berpikir ke Depan dan Reflektif, Demi Apa?

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan penataan data dan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan merilis Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau Simpegnas.

Target satu data ASN ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Terkait dengan penataan tersebut, BKN memulai dengan membangun sistem aplikasi induk kepegawaian yaitu Sistem Informasi ASN atau SIASN yang telah dirilis pada Desember 2020.

Kemudian, melakukan berbagai perbaikan proses bisnis, termasuk pemutakhiran data mandiri oleh setiap ASN melalui MySAPK yang akan dimulai Juli – Oktober 2021.

Selanjutnya, langkah penataan sistem informasi ASN tersebut diintegrasikan dengan Simpegnas. Ini merupakan sistem aplikasi pengelolaan data ASN berbagi pakai untuk seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

"Sebagai upaya menerapkan berbagai kebijakan terkait dengan pengelolaan SDM aparatur, diperlukan adanya dukungan teknologi informasi agar menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel. Pada Rakornas tahun ini, BKN memohon kepada pak Menpan RB (Tjahjo Kumolo) untuk meluncurkan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau Simpegnas secara resmi, dalam rangka mendukung terwujudnya target 1 data ASN," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, dalam Rakornas Kepegawaian 2021 pada Kamis (1/7/2021).

Kehadiran Simpegnas bertujuan agar pengelolaan data kepegawaian di masing-masing instansi yang mencakup data perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pengembangan pegawai, data kenaikan pangkat/pensiun, mutasi, status dan kedudukan, pemberhentian pegawai, sampai dengan peremajaan data pegawai, akan terhubung langsung dengan database nasional yang dikelola BKN melalui SIASN.