Dihajar Pandemi Lebih dari Setahun, Kapan Ekonomi RI Kembali Normal?

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan berada di rentang 5,2 - 5,8 persen. Konsumsi rumah tangga (RT) sebagai kontributor terbesar dalam produk domestik bruto (PDB) diharapkan bisa tumbuh 5,1 - 5,3 persen.

Target pertumbuhan konsumsi RT tersebut diakuinya cukup berat. Hal ini bergantung pada pengendalian Covid-19 dan keberhasilan vaksinasi.

"Konsumsi akan tumbuh 5,1 - 5,3 persen, ini sesuatu yang sebetulnya sangat cukup berat untuk dicapai karena kita tahu konsumsi sangat tergantung dari Covid-19. Kalau Covid-19 terkendali, vaksinasi sukses, pasti konsumsi bisa kembali lagi. Kalau tidak, maka ini akan segera atau akan mudah meleset ke bawah," ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (2/6/2021).

Kemudian untuk investasi, diharapkan dapat merespon kinerja Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang sudah meningkat dan pemulihan pertumbuhan ekonomi. Investasi diharapkan tumbuh di rentang 5,4 - 6,9 persen pada tahun depan.

Sementara konsumsi pemerintah diprediksi tumbuh 3,2 - 4,4 persen. Ekspor dan impor masing-masing diproyeksikan tumbuh di kisaran 4,3 - 6,8 persen dan 3,6 - 7,8 persen.

"Government spending akan tetap suportif, tentu dalam desain APBN 2022 yang kita akan terus diskusikan dan bahas dengan DPR," kata Sri Mulyani.

Kendati target pertumbuhan ekonomi pada 2022 tidak mudah dicapai, Sri Mulyani mengatakan bahwa sejauh ini angka tersebut cukup konsisten dengan proyeksi berbagai lembaga internasional meskipun dengan rentang yang masih cukup lebar. Misalnya, Bank Dunia yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 5 persen dan IMF 5,8 persen.

Dari setiap proyeksi tersebut, katanya, semuanya mengatakan peran penting keberhasilan pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi global.

"Kalau kita lihat dari setiap proyeksi, semuanya mengatakan subject to vaksinasi dan Covid-19, subject to pemulihan confident, subject to ekonomi global akan pulih secara berkelanjutan," tuturnya.

Menurut Sri Mulyani, mungkin tidak semua subject to tersebut bisa dikontrol oleh pemerintah. Namun untuk vaksinasi dan pengendalian Convid-19 yang bisa dikontrol oleh pemerintah akan ditingkatkan. "Sehingga kepastian dari outlook ekonomi kita di 2022 akan relatif mendekati forecast kita," jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moch. Ardian, mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih optimal menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini agar bisa turut membantu pemerintah pusat yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen pada kuartal II 2021.

"Di kuartal II yang akan datang, presiden sudah bilang kepada kepala daerah agar nanti harapannya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai lebih dari 7 persen," tutur Ardian dalam Dialog Produktif Rabu Utama pada Rabu (2/6/2021).

Oleh karena itu, katanya, penting bagi Pemda khususnya yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal I 2021 untuk meningkatkan pencapaiannya. Pada kuartal I 2021, hanya ada 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi positif yaitu Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, NTT, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Ardian, Kemendagri berharap ada sinergi bersama antara APBD dan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini agar proses realisasi target pertumbuhan ekonomi 7 persen bisa tercapai.

Dampak dari pandemi Covid-19 berimplikasi kepada semakin berkurangnya anggaran APBD. Ardian mengatakan, total APBD pada 2020 seluruh Indonesia adalah Rp 1.299 triliun. Namun pada 2021 berkurang Rp 100 triliun menjadi Rp 1.199,36 triliun.

"Kami berikan gambaran, dari angka sekitar 1.200 triliun, realisasi yang ada di APBD baru mencapai 21,98 persen. Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera melakukan akselerasi terhadap penyerapan APBD-nya dengan harapan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal dua bisa nyumbang untuk pencapaian 7 persen," jelasnya.