Ingin Industri Pertahanan RI Mandiri, Prabowo Ingatkan Harus Ada Renstra

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin Rapat Pleno KKIP 2021, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 20 Mei 2021.

Dalam rapat tersebut membahas terkait tindak lanjut direktif Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP di Istana Bogor pada 13 April 2021 lalu.

Dalam rapat tersebut Prabowo menyampaikan pesan Jokowi terkait kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya harus ada kesinambungan dalam pengadaan Alpalhankam.

“Untuk menuju kemandirian juga diperlukan penguasaan teknologi, untuk itu perlunya peran serta semua pihak terutama pendidikan tinggi dan para ahli – ahli di bidang elektronika," katanya saat memimpin rapat dikutip dalam keterangan pers, Kamis (20/5).

Dia mengatakan paradigma belanja pertahanan harus diubah menjadi suatu investasi pertahanan. Anggaran pertahanan harus dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu membantu peningkatan ekonomi nasional.

Kemudian dia juga mengatakan setiap belanja pertahanan harus dijadikan sebagai investasi pertahanan. Karena itu, dalam setiap pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus mengisyaratkan memuat imbal dagang, kandungan lokal, offset dan transfer teknologi.

“Ini dengan strategi kurang lebih 40 persen dalam pengadaan wajib dibelanjakan di dalam negeri. Itu kebijakan yang sudah keluarkan sebagai Menhan adalah semua procurement / akuisisi Alpalhankam dari luar negeri, harus dibangun di Indonesia," bebernya.

Saksikan Video Ini