Sukses

Ingin Industri Pertahanan RI Mandiri, Prabowo Ingatkan Harus Ada Renstra

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertahanan (MenhanPrabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin Rapat Pleno KKIP 2021, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 20 Mei 2021.

Dalam rapat tersebut membahas terkait tindak lanjut direktif Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP di Istana Bogor pada 13 April 2021 lalu.

Dalam rapat tersebut Prabowo menyampaikan pesan Jokowi terkait kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya harus ada kesinambungan dalam pengadaan Alpalhankam.

“Untuk menuju kemandirian juga diperlukan penguasaan teknologi, untuk itu perlunya peran serta semua pihak terutama pendidikan tinggi dan para ahli – ahli di bidang elektronika," katanya saat memimpin rapat dikutip dalam keterangan pers, Kamis (20/5).

Dia mengatakan paradigma belanja pertahanan harus diubah menjadi suatu investasi pertahanan. Anggaran pertahanan harus dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu membantu peningkatan ekonomi nasional.

Kemudian dia juga mengatakan setiap belanja pertahanan harus dijadikan sebagai investasi pertahanan. Karena itu, dalam setiap pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus mengisyaratkan memuat imbal dagang, kandungan lokal, offset dan transfer teknologi.

“Ini dengan strategi kurang lebih 40 persen dalam pengadaan wajib dibelanjakan di dalam negeri. Itu kebijakan yang sudah keluarkan sebagai Menhan adalah semua procurement / akuisisi Alpalhankam dari luar negeri, harus dibangun di Indonesia," bebernya.

 

Saksikan Video Ini

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Perlu Renstra

Sebab itu kata dia untuk menuju kemandirian di bidang industri pertahanan, perlunya adanya Rencana Strategis (Renstra) jangka panjang. Sehingga kata dia dapat menjadi rujukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan.

"Adanya suatu perencanaan suatu masterplan yang berjangka panjang," bebernya.

Diketahui hadir pada Rapat Pleno KKIP tersebut Menteri BUMN Erick Thohir selaku Wakil Ketua Harian KKIP, Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa selaku Anggota KKIP dan Wamenhan RI M. Herindra selaku Sekretaris KKIP serta Katimlak KKIP Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo.

Hadir pula beberapa pejabat dari Kementerian terkait yang mewakili Menteri Kabinet Indonesia Maju yang juga menjadi Anggota KKIP antara lain Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Taufik Bawazier mewakili Mendikbud-Ristek.

Kemudian Sekjen Kominfo Mira Tayyiba mewakili Menkominfo, Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Dwi Puji Astuti mewakili Menkeu, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusnanto mewakili Panglima TNI dan Aslog Kapolri Irjen Pol Firman Shantyabudi mewakili Kapolri.

Reporter: Intan Umbari

Sumber: Merdeka.com

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS