Jadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Erick Thohir Dianggap Bawa Banyak Inovasi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir resmi menjabat Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2021-2024 menggantikan Ketua MES sebelumnya yang dijabat oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso.

Penetapan Erick sebagai pimpinan MES sendiri berdasarkan hasil sidang Tim Formatur Munas MES V yang digelar di secara virtual pada Sabtu, (23/1) sore.

Dalam sambutannya, Erick menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang telah memberikan kepercayaan untuk menakodai MES dalam empat tahun mendatang. Dia pun berjanji untuk menjaga amanah tersebut dengan mempercepat upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

"Bismillah, ini adalah amanah yang harus saya jaga. Saya merasa terhormat bisa memimpin sebuah organisasi yang punya visi dan misi yang kongkrit untuk pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia," tegasnya.

Erick menyampaikan, di bawah kepemimpinannya ingin membuktikan bahwa kondisi pandemi Covid-19 justru menjadi momentum bagi ekonomi syariah untuk bangkit dan memiliki daya tahan lebih baik atas berbagai gejolak ekonomi.

"Kondisi pandemi harus menjadi momentum, untuk menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki daya tahan lebih baik terhadap gejolak dan krisis," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyoroti tingkat penetrasi bank syariah Indonesia yang masih rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, tingkat penetrasinya sangat jauh tertinggal.

"Data penetrasi bank syariah kita masih rendah kalau kita bandingkan dengan Turki dan Yordania. Jangan bandingkan dengan Malaysia, padahal tetangga tapi jauh sekali," jelas Menteri Erick dalam Webinar Masyarakat Ekonomi Syariah 7th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF) pada Jumat (22/1).

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, penetrasi pasar bank syariah di Indonesia masih sangat rendah yaitu 4,1 persen. Sementara Malaysia sudah mencapai 29 persen, Yordania 16,4 persen, dan Turki 6,1 persen.

Oleh sebab itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan penetrasi bank syariah. Terlebih lagi, pergeseran minat penduduk Indonesia terhadap konsep syariah sudah mulai terjadi sejak 2016.