Pemerintah Sudah Gunakan Dana Desa Rp 30 Triliun untuk Tangani Covid-19

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembangunan desa dengan dana desa saat ini masih cenderung elitis, bergantung pada kepentingan kelompok tertentu.

Menurut dia, alokasi dana desa belum sepenuhnya pada kondisi faktual. Analisis tersebut juga ditangkap oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa penyaluran dana desa hanya dinikmati oleh kelompok elite.

"Ini yang selalu saya katakan selama ini, pembangunan desa dengan menggunakan dana desa belum sepenuhnya berbasis kondisi faktual. Belum sepenuhnya berdasarkan pada kebutuhan, tapi masih didasarkan pada keinginan elite," kata Abdul Halim dalam sesi teleconference, Senin (21/9/2020).

"Itulah yang kemudian disinyalir oleh Bapak Presiden (Jokowi) bahwa pembangunan desa dengan menggunakan dana desa masih dirasakan oleh sebagian kelompok elite," kata dia.

Menindaki hal tersebut, Kemendes PDTT disebutnya bakal menggunakan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan PBB. Skema tersebut dimaksudkan agar penyaluran dana desa bisa lebih terhitung secara sistematis, dan bisa melibatkan pemerintah daerah (pemda) hingga pusat untuk ikut terlibat.

"Nanti kalau ini sudah berjalan, nanti kan akan muncul mapping-nya, oh desa ini terkait dengan pencapaian desa tanpa kemiskinan dan kelaparan itu baru mencapai skornya sekian. Berarti butuh percepatan, dan ini akan melibatkan pemerintah daerah, baik kabupaten atau provinsi untuk intervensi ikut ambil, atau bahkan pemerintah pusat ikut ambil," tuturnya.

Dengan begitu, ia menilai, perencanaan pembangunan desa bakal memiliki model yang sangat jelas. Tidak kalah pentingnya, Abdul Halim menambahkan, buka pintu untuk keterlibatan pihak lain di luar pemerintah desa.

"Misalnya desa peduli kesehatan, skornya rendah. Yaudah, saya sampaikan ke Kementerian Kesehatan, ini loh masih banyak sekali stunting di sini. Kalau cuman pakai dana desa pasti tidak cukup, pasti tidak mampu, karena prosentasenya masih sangat tinggi. Maka Kementerian Kesehatan kita minta intervensi," pungkasnya.