Sukses

The New Normal Bisa Selamatkan Negara dari Kemiskinan dan Pengangguran

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, menilai skema new normal yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pilihan terbaik dalam menyelamatkan perekonomian negara dari dampak virus corona (Covid-19) berkepanjangan.

Penilaian tersebut diambil dari tingkat disiplin masyarakat yang begitu rendah dan tidak ada kepastian mengenai penemuan vaksin. Mengacu pada faktor tersebut, Piter menganggap pemerintah tak bisa terus ngotot melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di sisi lain, ia mengatakan, pemerintah juga tidak bisa berlama-lama membatasi dunia usaha.

"Kalau dunia usaha terus tidak diizinkan beraktivitas, dan tanpa bantuan dari pemerintah, mereka bisa collapse, yang berujung kepada permasalahan sosial, pengangguran dan kemiskinan," ungkapnya kepada Liputan6.com, Senin (18/5/2020).

"Kita juga akan menghadapi krisis keuangan perbankan. Jadi permasalahannya bisa menjadi sangat kompleks," dia menegaskan.

Oleh karenanya, Piter cenderung lebih mendukung pemerintah untuk melonggarkan aktivitas ekonomi dengan meningkatkan prosedur kesehatan.

"Percuma kita melakukan PSBB kalau tidak diiringi dengan penegakkan disiplin masyarakat. Sementara dengan PSBB kegiatan ekonomi hampir terhenti," cibir dia.

Adapun dengan dibukanya tahap PSBB dan memulai hidup dalam fase new normal, tak sedikit masyarakat yang khawatir bahwa Indonesia akan kembali terserang krisis pandemi jilid II. Kondisi tersebut dianggap akan semakin melumpuhkan kegiatan perekonomian.

Namun begitu, Piter mengatakan kelumpuhan ekonomi juga akan tetap berkepanjangan dan tak terobati dengan diberlakukannya PSBB.

"Pertama karena PSBB-nya tidak dilaksanakan secara disiplin. Kedua ada pandangan bahwa selama belum ditemukan vaksin maka permasalahan wabah belum akan selesai," ujar dia.

2 dari 3 halaman

BUMN Siap Jadi Contoh Penerapan Skenario The New Normal

Kementerian BUMN mendorong kepada perusahaan-perusahaan pelat merah untuk menyiapkan dan memantapkan protokol antisipasi agar dapat mempengaruhi (influence) masyarakat menuju The New Normal.

Adapun definisi The New Normal yang dimaksud ialah sebuah kondisi kehidupan normal yang baru, bukan kembali kepada kenormalan yang sebelumnya. Dalam the New Normal, ada beberapa perubahan perilaku yang dilakukan masyarakat, misalnya menerapkan protokol kesehatan.

"Dalam konteks ini BUMN harus jadi role model menggerakkan masyarakat menuju The New Normal. BUMN ini lokomotif jadi mudah-mudahan masyarakat bisa segera masuk The New Normal secara alamiah tanpa intervensi keputusan," kata Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Alex Denni dalam konferensi pers virtual, Senin (18/5/2020). 

Sementara, protokol yang disiapkan merupakan hasil dari diskusi dan sharing antar BUMN yang rutin dilakukan dalam suatu community of practice. Kata Alex, setiap BUMN sudah memiliki protokolnya masing-masing.

Nantinya, protokol tersebut akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Kemudian, tiap BUMN juga diarahkan untuk segera membentuk task force dengan referensi dari kajian kebijakan nasional.

"Dengan itu makanya BUMN memastikan sebelumnya sudah siap, jadi kalau nanti 1 Juni dibuka, kita sudah punya protokol seminggu sebelum itu. Kita bukan nyelonong, tapi menyesuaikan dan mempersiapkan," jelasnya. 

3 dari 3 halaman

Protokol yang Lebih Ketat

Bahkan, khusus untuk BUMN yang bergerak di bidang consumer seperti bank dan transportasi, kemungkinan akan ada protokol yang lebih ketat mengingat usaha di bidang tersebut pasti melibatkan banyak orang.

"Sedang kami review, ada yang perlu diketatkan ada yang tidak, nanti kaitannya dengan produktivitas juga. Dalam konteks ini akan ada pembatasan kapasitas," tutupnya.