Kaleidoskop 2019: Mati Lampu Total Lumpuhkan Kegiatan Masyarakat

PT PLN (Persero) menyatakan, penyebab listrik mati di sebagian Pulau Jawa bukan akibat gempa bumi dan sabotase. Saat ini PLN ini masih melakukan investigasi untuk mencari penyebab putusnya sambungan listrik tersebut.

Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, penyebab utama pemadaman yang dialami sebagian Jawa adalah putusnya transmisi pada sirkit utara Ungaran-Pemalang sistem Jawa Bali 500 kilo Volt (kV).

"Jadi karena terjadi gangguan di transmisi di sirkuit utara," kata Inten, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR F PAN, Bara Hasibuan mengungkapkan hasil pertemuan antara anggota Komisi VII DPR dengan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani. Dalam pertemuan itu disingung soal pohon sengon diduga biang kerok mati lampu massal.

Dalam rapat itu, PLN mengakui bahwa pohon sengon diduga menjadi penyebab utama mati listrik massal di sebagian Pulau Jawa pada Minggu 4 Agustus 2019 lalu.

"Dalam pertemuan kemarin, memang disinggung soal itu (pohon sengon). Jadi pohon yang memang tumbuh terus dan itu mendekati kabel transmisi, sehingga pada akhirnya menggangu jaringan yang kemudian menyebabkan seluruh jaringan collapse," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Pihak PLN, kata Bara, mengaku tidak bisa memangkas pepohonan karena adanya keputusan Menteri ESDM yang menyebut pemangkasan pohon hanya boleh dilakukan sebanyak satu kali.

"PLN kan juga sudah tahu, dan mereka memiliki SOP, bahwa pohon itu jaraknya tidak bisa mendekati. Ada jarak minimum tidak bisa mendekati kabel transmisi, nah alasannya adalah bahwa dalam keputusan menteri (kepmen) esdm itu hanya mengatur, kompensasi dalam pemotongan pohon itu hanya boleh sekali. Nah, ini suatu alasan yang sangat sepele," ujarnya.

Namun, Plt Direktur Utama PT PLN (Persero), Sripeni Inten Cahyani memastikan bahwa penyebab utama pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten bukan karena pohon.

"Jadi kalau persoalan pemadaman listrik kemarin (pohon sengon) itu bukan penyebab kita, jadi mohon izin berikan kami waktu untuk melakukan investigasi untuk melakukan assesement menyeluruh," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan, insiden pemadaman listrik massal atau blakcout yang terjadi di wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa pada Minggu kemarin turut menimbulkan adanya kerugian material lebih dari Rp 200 miliar.

Analisis kerugian tersebut dilakukan pada 82 pusat perbelanjaan dan 2.500 lebih toko ritel modern swa kelola yang ada di kawasan Jakarta.

Ketua Aprindo, Roy Nicolas Mandey, menyayangkan pemadaman listrik yang terjadi di wilayah terdampak. Dia pun mengatakan, PLN seharusnya memberi pengatahuan terlebih dahulu akan adanya pemadaman listrik.

"PLN seyogyanya memberi pengumuman terlebih dahulu kepada pelaku usaha agar bisa mempersiapkan cara tetap memberi pelayanan maksimal kepada konsumen, dan masyarakat pun tetap bisa mendapat haknya sebagai konsumen," ujar dia seperti ditulis selasa (6/8/2019).

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) bahkan menuntut PT PLN mengganti kerugian yang timbul akibat pemadaman listrik selama 9 jam yang terjadi pada Minggu (4/8). Salah satunya adalah matinya hewan peliharaan seperti Ikan Koi senilai Rp 9 juta.

"Kami Komunitas Konsumen Indonesia, dapat laporan dari korban-korban, masyarakat konsumen, misal Ikan Koi mati. Dua gugatan daftar tentang Ikan Koi 1,9 juta dan 9 juta," ujar Ketua KKI David Tobing di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

David mengatakan, penggantian kerugian ini diluar kompensasi yang telah dihitung oleh perusahaan. Menurutnya, selain hewan peliharaan banyak kerugian lain yang harus ditanggung oleh konsumen yang menggantungkan usahanya terhadap listrik.

"Kami ajukan supaya jadi pembelajaran. Akibat itu tidak hanya tak bisa beraktivitas saja, tapi juga hewan peliharaan mati. Kami sampaikan untuk kompensasi, ya kami rasa tidak fair, kami mengatakan tidak boleh dilarang untuk ajukan ganti rugi, kompensasi hanya sebagian kecil dari yang bisa cover," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengungkapkan investasi di manufaktur diperkirakan akan melambat. Hal itu dikarenakan investor merasa pasokan energi tidak pasti.

"Jika mereka ekspansi pabrik tapi jaminan energi listrik tidak stabil ya mereka cari negara lain yang lebih siap, jadi pengaruhi investasi," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (5/8/2019). 

Imbas lain pemadaman listrik adalah berefek ke pelayanan masyarakat dari rumah sakit, kantor pemerintah juga banyak yang terimbas.

"Selain itu merugikan UMKM di Jabodetabek dan wilayah yang terganggu. Bisa dibayangkan pekerjaan seperti bengkel, makanan minuman yang bergantung pada listrik terganggu," ujarnya.

Menurutnya, UMKM menjadi korban yang paling rentan karena tidak smua mampu beli genset untuk mem back up aktivitas bisnis ketika listrik padam.

Selain itu, pemadaman listrik yang berimbas ke jaringan telepon dan internet juga mempengaruhi jual beli secara online. Order jadi terlambat, dan konsumen mengeluh.

"Kerugian ekonomi secara total ditaksir bisa menembus triliunan jika kondisi pemadaman terus berlanjut selama 2-3 hari. Apalagi lebih dari 70 persen uang beredar di Indonesia terpusat di DKI Jakarta. Artinya kalau pusat ekonomi terganggu imbasnya ke pertmbuhan secara nasional," tutupnya. 

PLN sendiri mengaku kehilangan potensi pendapatan penjualan‎ akibat pemadaman listrik yang terjadi di sebagian Jawa sejak Minggu (4/8/2019).

Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero) Djoko Raharjo Abumanan mengatakan, potensi pendapatan penjualan listrik yang hilang akibat pemadaman listrik di sebagian Jawa selama lebih dari 8 jam tersebut mencapai Rp 90 miliar.

"Itu tidak bisa jual listrik ke pelanggan," kata Djoko, di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Sebagai bentuk tanggung jawab atas padamnya listrik total, PLN pun memberikan kompensasi kepada para pelanggannya yang terkena dampak.

Direktur Bisnis Regional PLN Jawa Bagian Barat, Haryanto WS mengaku sudah menyelesaikan hitung-hitungan terkait kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat akibat insiden pemadaman listrik terjadi di wilayah Jawa Barat, DKI dan Banten pada Minggu lalu.

Dia mengungkapkan, secara total dari jumlah pelanggan yang terdampak jumlah ganti rugi yang diberikan PLN yakni mencapai ratusan miliar rupiah.

"Jumlah pelanggan yang terdampak yang kami hitung adalah sekitar 22 juta pelanggan di Jawa barat DKI dan Banten, dan itu sudah kami mulai hitung mengenai kompensasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kurang lebih Rp 865 miliar," katanya saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (6/8).  

"Dan Insya Allah nanti kita akan langsung berikan kompensasi itu pada rekening Agustus yang dibayarkan bulan September," tambahnya.

Hariyanto menyampaikan kompensasi yang diberikan pihaknya sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Di mana, dalam hal ini tidak dihitung berdasarkan lamanya gangguan melainkan yang dikenakan TMP adalah apabila melampaui di atas 10 persen.

"Jadi begitu melampaui 10 persen kita langsung bayar kompensasinya. Jadi aturannya tidak berdasarkan lamanya padam. Tapi bila melampaui 10 persen dari TMP itu akan dibayar kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku" jelasnya.

Adapun anggaran yang akan digunakan untuk kompensasi tersebut merupakan murni dari perusahaan. Baik itu, melalui khas perseroan maupun menggunakan dana belanja modal untuk tahun ini atau capex.

Vice President Public Relations PLN Dwi Suryo Abdullah mengatakan, PLN akan memberikan kompensasi sesuai deklarasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), dengan Indikator Lama Gangguan. 

"Besaran kompensasi yang diterima dapat dilihat pada tagihan rekening bulan September 2019 atau pada bukti pembelian token pertama setelah 1 September 2019 untuk konsumen prabayar,” kata Dwi, di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Untuk mengetahui nilai kompensasi untuk setiap pelanggan terdampak, dapat di cek melalui website resmi PLN yaitu www.pln.co.id.

PT PLN (Persero) melakukan berbagai upaya perbaikan, agar pemadaman listrik hampir se-Jawa tidak terulang lagi. Di antaranya melakukan studi banding ke London Inggris.

Pelaksana tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, ‎ada enam program utama perbaikan, tiga di antaranya berkaitan dengan program keteknisan. Pertama adalah mengevaluasi dan menyempurnakan pertahanan dan teknologi sistem kelistrikan Jawa Bali,‎ PLN pun melakukan studi banding ke London yang juga sempat mengalami pemadaman skala luas. 

"Kami telah lakukan upaya-upaya, kami telah hubungi pihak manufaktur, kami juga akan lakukan studi banding ke beberapa negara terkait dengan blackout (pemadaman listrik di UK. Kita akan lihat perbandingan sistem kelistrikan di Indonesia khususnya di Jawa Bali dengan di London," kata Inten, saat menghadiri rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

‎Inten melanjutkan, untuk menghindari pemadaman listrik kembali terulang, PLN juga perbaikan sistem pengamanan yang berkaitan dengan pembangkit dan juga gardu induk, dalam hal ini PLN melibatkan perusahaan internasional General Electric dan Siemens untuk memperbarui teknologi.

‎"Kedua riview sistem proteksi, kami melibatkan manufaktur dari GE Siemens, untuk melihat apakah ada teknologi yang berkembang mengupdate sistem proteksi," tuturnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, dibalik kejadian mati lampu tersebut, langkah terbaik yang harus didorong sekarang adalah peningkatan mutu pelayanan PLN.

“PLN harus terus melakukan peningkatan pelayanan yang lebih baiklagi kepada masyarakat. Saya melihatnya, kejadian yang kemarin semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih memperbaiki lagi kekurangan yang ada selama ini,” harap Mamit.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo memaparkan, PLN sebagai perusahaan yang telah berdiri selama puluhan tahun seharusnya tetap konsisten melakukan pengecekan berkala terhadap berbagai fasilitas dan jaringannya.

Dengan demikian kondisi blackout kemarin bisa dihindari.

“Minimal PLN harus mengadakan cek rutin,” ungkapnya.